WARTAKUTIM.CO.ID, SAMARINDA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan (Dishub) se-Kaltim yang dipusatkan di area Room Pelangi Hotel Royal Victoria mulai Senin (18/3/2019) hingga Selasa (19/3/2019). Tidak hanya materi diskusi dalam rakor, kegiatan dirangkai dengan orientasi lapangan ke Pelabuhan Tanjung Tembaga Kabupaten Probolinggo dan Terminal Bus Bungur Asih Surabaya pada Rabu (20/3/2019).
Rakornis dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Isran Noor yang berhalangan hadir. Bupati Kutim Ismunandar turut hadir didampingi Seskab Irawansyah, Sekretaris Dishub Kaltim Hafidz Lahiya, Kepala Dishub Kutim Ikhsanuddin Syerpi dan para perwakilan kepala dishub 10 kabupaten/kota.
Dalam arahan singkatnya, Yadi meminta pentingnya sinergitas pemenuhan kompetensi ASN di lingkungan Dishub dan infrastruktur perhubungan dalam upaya pencapaian target kinerja sektor perhubungan. Seiring dengan amanah UU 23 Tahun 2014, bahwa proporsional kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mulai merata.
“Tidak lagi ada keegoisan sektoral namun yang terpenting sinergitas yang selaras, berkesinambungan dengan berpedoman pada regulasi. Contohnya lewat Kemendagri telah menginisiasi pengoptimalan pelayanan sektor perhubungan terutama Pelabuhan Laut merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Dishub melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal dan optimal, karena regulsi kedepan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD,” jelasnya.
Yadi menambahkan saat ini Kaltim terus berjuang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas infrastruktur yang layak, merata dan memadai.
“Harus ada upaya percepatan dan pemenuhan pelayanan transportasi yang terintegrasi dan berinovasi,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Ismunandar menceritakan jika Kutim juga terus mengupayakan percepatan pemenuhan infrastruktur. Terutama progres penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan yang kini berubah menjadi Pelabuhan Kudungga. Namun hingga kini masih terganjal anggaran dari Pusat yang belum selesai membiayai jalur causeway, sekitar 500 meter saja.
“Kita terus menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan apakah causeway ini dilanjutkan, jika tidak kami berinisiatif menggunakan dana APBD Kutim sendiri,” tegas Ismu, sapaan karib Ismunandar.
Pemkab Kutim harus menggenjot Pelabuhan Kudungga, sebab tol laut sudah mau singgah. Tidak hanya itu untuk kelanjutan pembangunan Bandara Sangkima juga masih terkendala dengan izin lahan karena terbentur oleh kebijakan kepemilikan Taman Nasional Kutai (TNK). Hasilnya turut mempengaruhi percepatan pembangunan di daerah. “Intinya Pemkab jika tidak ada hambatan terus memacu percepatan infrastruktur mengingat sektor perhubungan hubugannya vital dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (hms13)
