oleh

ADB Dan DAD Akan Demo Di PT. Thiess, PT. UT dan DPRD Kutim. Ini Tuntutan Mereka!

-Berita-Dibaca : 8.208 Kali

Konferensi Pers ADB dan Dewan Adat Dayak Kutai Timur

WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Aliansi Dayak Bersatu (ADB) dan Dewan Adat Dayak Kutim (DAD) akan melakukan Aksi Unjuk Rasa pada Hari Senin, Tanggal 27 Mei 2019 dengan tujuan ke Camp Thiess dan Camp PT UT.

Hal ini diungkapkan ketua LBH ADB Kutim Lukas Himuq, SH, saat konferensi pers yang di gelar di pasar induk Sangatta, Sabtu (18/05/2019) siang.

Menurut Lukas aksi ini dilakukan, karena dampak dari buruknya komunikasi yang telah dibangun dengan pihak perusahaan

“Kami sangat menyayangkan PT. Thiess dan PT. UT tidak peka dalam melihat situasi sosial dan masyarakat. Kedua kontraktor KPC ini menggunakan jasa perusahaan catering dan cleaning service perawatan camp dari PT. PBU Jakarta dan sudah berjalan kurang lebih 15 tahun tidak tergantikan,”ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan PT. UT, pihaknya mendapat informasi bahwa keputusan berasal dari Head Office PT UT Jakarta dan Ia diminta membangun kerjasama dengan PT. PBU, ternyata pihaknya mendapatkan informasi dari PT. PBU semua kebutuhan sayur,  telur, tomat dan lain lain berasal dari Balikpapan. Tenaga kerjapun berasal dari Balikpapan. Utusan perwakilan PT. PBU yang datang pun hanya dari Balikpapan dan tidak bisa mengambil keputusaan.

Dikatakannya, Ia bersama Keluarga Besar Aliansi Dayak Bersatu dan Dewan Adat Dayak Kutai Timur tentu tidak terima dengan cara cara seperti ini. Hanya ingin mencari kehidupan yang layak malah berujung laporan polisi.

“Bahkan kami pun telah bermohon dengan PT. UT dan PT. PBU untuk menjadi tukang angkat sampah, permintaan ini pun di tolak karena semua keputusaan Jakarta,”ungkapnya.

Melihat sangat masifnya prilaku pelaku usaha dari Jakarta yang seperti ini maka ADB bersama sama petani, peternak dan pedagang pasar akan melukan aksi protes ke pemerintah baik DPRD Kab Kutim maupun Pemkab Kutim untuk bisa melakukan sidak dan hadir dalam masalah ini.

Ketua Harian ADB Kutim Boy Alexander, S. Hut.

Sementara itu Ketua Harian ADB Boy Alexander, S. Hut menambahkan, kedaulatan pangan dari petani dan peternak menjadi rantai dasar kemajuan daerah. Pedagang pasar harus mendapat porsi yang lebih dan kesempatan yang besar karena mereka sebagai urat nadi berjalannya ekomoni kerakyatan di Kutai Timur.

“Para pencari kerja yang ada di Kutai Timur mampu dan siap untuk menjawab segala tantangan bekerja, mereka bisa diberi pelatihan pelatihan kerja dasar apalagi jika job desk pekerjaan PT. PBU tergolong low risk (beresiko rendah) seperti memasak, laundry dan cuci piring. Penerimaan pekerja tentu bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur dan menerapkan scoring system sehingga tidak menimbulkan  kecemburuaan sosial dimana keterwakilan keberagaman suku bangsa bisa dirasakan dalam PT. PBU maupun PT. UT,”tegasnya.

“Terakhir kami juga menyoroti kesempatan dan peluang bagi Pengusahaa lokal Sangatta, jika hanya buat masak dan cuci baju kami rasa tidak perlu perusahaan dari Jakarta. Kapan perusahaan lokal Sangatta bisa mendapat kesempataan, jangan hanya porsi porsi kecil yang diberikan kepengusaha lokal dan jika masih menggunakan perusahaan asal Jakarta apakah pajak pajak dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masuk ke Kutim ini juga menjadi sorotan kami,” tambahnya.

Ia mengatakan, kesimpulannya, sudah cukup lama PT. PBU di sini dan mari kita bersama sama mengangkat kedaulatan daerah, berdiri di atas kaki sendiri. Buat PT. Thiess dan PT. UT mari berkomunikasi yang baik, sangat di sayangkan jika perusahaan memiliki konsen CSR yang tinggi tetapi tidak berdaya mengontrol vendor Jakarta.

Lepaskan warga Dayak dari aduan hukum karena mereka hanya ingin mencari makan dan memiliki penghidupan yang layak. Kami tidak mau kasus ini menjadi barter buat kami berdiam menyampaikan kebenaran dan kontrol sosial di Masyarakat Kutim.

Ini menjadi gerakan yang besar, karena kami tidak sendiri kami bersama para petani, pedagang pasar dan seluruh pencari kerja.

Musuh kita bukan Suku dan Agama, Tetapi ketidak berpihakan System yang laten dan diskriminasi.

Sehingga berbuah ketimpangan sosial dan ekonomi. Hentikan dan Cukup atas praktek praktek korporasi yang tidak berpihak ke masyarakat lokal.