SANGATTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kutai Timur, H. Sobirin Bagus benar-benar telah mempersiapkan diri untuk mengikuti konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Dimulai dengan mengambil berkas administrasi calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada beberapa waktu lalu.
Ditemui langsung di kediamannya, lelaki yang mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kutai Timur ini menyebutkan bahwa dalam perihal Pilkada 2020 mendatang, siapapun memiliki peluang untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutim. Hanya saja secara teori seyogyanya ada kombinasi, satu dari birokrat dan kedua dari politisi.
“Indonesia sebenarnya tidak mengenal etnis apa dan agama apa. Namun realita dilapangan yang terjadi berbicara berbeda, sehingga seyogyanya ada yang muncul dari golongan nasionalis agamis. Dimana posisi satu ditempatkan orang nasionalis yang agamis dan posisi kedua ditempatkan orang agamis yang nasionalis,” terang lelaki yang telah duduk sebagai anggota DPRD selama 3 periode ini.
Untuk pertimbangan ketiga, tidak bisa dilepaskan dari sisi etnis. Karena Kutim merupakan miniatur mini Indonesia, dimana hampir seluruh etnis di Indonesia ada disini. Sehingga kolaborasi etnis ini, akan sangat berpengaruh pada perolehan suara untuk Pilkada 2020.
“Jadi gambarannya untuk bisa jadi maju sebagai pasangan calon, minimal ada diusung 20 persen dari total kursi di DPRD Kutim. Maka akan ketemu jumlah 8 kursi, bila Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang merupakan gabungan anggota DPRD dari Partai Gerindra dan PKB dengan 4 kursi. Ditambah PDI Perjuangan 4 kursi, maka sudah pas satu perahu untuk mengusung satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Sehingga nantinya dapat diramu, siapa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatinya,” ungkap Sobirin Bagus.
Pria yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kutim Periode 2019-2024, dari Dapil III meliputi Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Busang, Long Mesangat dan Batu Ampar. Mengaku lebih sreg menjadi Calon Wakil Bupati (Cawabup), mengingat peluang tetap terbuka. Bisa dengan Petahana atau dengan yang lain. “Namanya peta politik harus dilakukan dengan bijaksana, bisa ke kiri dan ke kanan, dan semua serba memungkinkan,” ungkapnya sembari tersenyum. (Arso)
