SANGATTA – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengungkapkan dari 135 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdaftar di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) pada 2018 lalu, hanya ada 45 BUMDes yang aktif beroperasi. Dengan kata lain, hampir separuh lebih badan usaha tersebut yang mati suri.
Perihal ini jadi fokus perhatian dari Kepala Balitbang Kutim Ir. H. Zubair, M.T, menurutnya jika persoalan permodalan yang jadi perihal utama agar dapat menggerakan unit usaha desa, maka harus diperlukan kerjasama dengan pihak perbankan. Kalau diperkirakan kesulitan menembus akses permodalan ke perbankan, itu hanya tinggal skema yang diatur.
“Kalau soal akses ke perbankan, itu tidak sulit. Saya sudah langsung dengan rekan-rekan diperbankan. Ambil contoh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah alias Bankaltimtara, dimana mereka sudah punya program dan itu sangat-sangat bisa,” ungkap Zubair.
Terlebih sasarannya jelas, yakni bantuan permodalan untuk desa. Dimana caranya amat sederhana, tinggal menawarkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak perbankan. Mengenai pinjaman modal usaha ke BUMDes di Kutim, sehingga unit usaha desa dapat langsung mengajukan kredit pada pihak perbankan.
“Itu salah-satu rekomendasi yang dikeluarkan Balitbang Kutim, untuk menyiasati minimnya modal BUMDes dalam menggerakan modal awal usaha. Kongkritnya kedepan ada nota kesepemahaman antara Bupati dan Bank. Ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama antara instansi-instansi yang membina,” jelasnya.
Harapannya jelas, bagaimana nanti desa-desa di Kutim, BUMDesnya dapat sukses mengelola unit-unit usaha milik desa. Yakni dalam melayani dan menguatkan perekonomian masyarakat desa setempat. (Arso)
