oleh

Ismunandar: Kebijakan Pemkab Dalam Melindungi Warga Tidak Kurang Dilakukan

-Berita Pilihan, Ragam-Dibaca : 1.104 Kali

SANGATTA –  Bupati Ismunandar memahami persoalan-persoalan seperti ini, terlebih ketika masih menjabat sebagai Asisten II. Mulai dari persoalan warga, pemutusan hubungan kerja, maupun yang lainnya berkaitan hajat hidup masyarakat. Termasuk persoalan antara karyawan dan perusahaan yang terjadi di Desa Bay, Kecamatan Karangan.

“Persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena ini persoalan biasa saja. Kalau ini kita tangani lebih awal. Kutim didirikan tahun 1999, dengan jumlah penduduk 200 ribuan. Dalam kurun waktu menginjak usia 20 tahun, penduduknya berkembang hingga 500 ribu jiwa. Berarti hal ini bukan pertumbuhan alamiah, namun lebih pada imigrasi atau kedatangan penduduk dari daerah lain di Indonesia ke Kutim,” jelas Ismunandar.

Tentu saja yang membuat pertumbuhan penduduk begitu tinggi ke daerah ini, dipancing oleh berkembangnya sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan ada tetapi tidak seberapa. Kutim sendiri sejak tahun-tahun awal memberikan pendidikan gratis hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ini juga memberikan daya tarik luar biasa, pada saudara-saudara di Indonesia untuk belajar di Kutim. Kebijakan Pemkab Kutim ini sangat membantu NKRI.

“Walaupun Kutim selalu dianggap tak pernah berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan. Saya selalu sampaikan dalam berbagai macam kegiatan pemerintahan baik di daerah maupun nasional, apakah boleh kita (Kutim, red) tidak NKRI? Kami mau membina yang ada saja, tidak boleh ada warga diluar Kutim yang masuk, namun jelas hal itu tidak mungkin terjadi. Sehingga Kutim seharusnya diberikan reward atas apa yang telah dilakukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di NKRI,” jelas lelaki lulusan S2 UGM

Ismunandar lebih jauh menerangkan, orang-orang datang dari daerah lain ke Kutim, dengan membawa persoalan tidak mempunyai penghasilan, pekerjaan, rumah atau tempat tinggal, pasti masuk kategori miskin. Akhirnya jelas Pemkab Kutim menampung perihal ini, dan berkaitan persoalan pengentasan kemiskinan jelas tidak terlihat perbaikannya, karena daerah ini begitu menarik bagi warga dari daerah lain di Indonesia untuk mengubah nasibnya.

“Kalau kebijakan dalam memberikan perlindungan pada WNI di Kutim, saya rasa tidak kurang-kurangnya diberikan. Kalau semisal ada kebijakan kita kurang baik, dalam perlakukan kepada tenaga kerja. Tentu pasti hampir semua tenaga kerja pasti akan berhenti bekerja dari perusahaan-perusahaan di Kutim. Persoalan 300 orang warga IKB-NTT, dari 30 ribuan warganya yang tersebar di seluruh wilayah Kutim,” papar Bupati dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat tersebut.

Sehingga dalam setiap pertemuan dengan warga IKBF-NTT di daerah ini, Ismunandar selalu menegaskan bahwa mereka adalah warga Kutai Timur. Sehingga persoalan antara perusahaan dengan karyawan tersebut tidak boleh menjadi persoalan yang dibesar-besarkan, akan diatasi dengan baik dan benar.  “Tentu ada perusahaan yang bagus dan yang tidak bagus, sehingga tidak boleh dikatakan Pemkab Kutim tidak bagus. Karena kalau kebijakan terkait ketenagakerjaan kami tidak bagus, jelas semua pada lari dari Kutim. (Arso)

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">