BALIKPAPAN – Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2018 sebagian besar masih didominasi sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sektor pertambangan 46 persen, indrustri pengolahan 17,69 persen, pertanian 7,86 persen. Sementara perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman 7,13 persen. Konstruksi, jasa keuangan dan lainnya masih 21,32 persen.
Data tersebut menyuguhkan kesimpulan bahwa industri pengolahan masih relatif kecil dan menyebabkan Kaltim masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Dengan kata lain sumber daya alam (SDA) Kaltim juga masih banyak dikirim keluar.
Dengan latar belakang tersebut, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim bersama Pemprov dan para pihak terkait berkumpul untuk mengadakan High Level Meeting (Pertemuan Tingkat Tinggi) atau Forum Group Discussion (FGD). Untuk berkomitmen bersama membangun industri sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan di Kaltim.
Pertemuan yang digelar di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12/2019) malam dan dibuka oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor tersebut juga turut dihadiri Bupati Kutim H Ismunandar. Legislatif dan jajaran Pemprov Kaltim, Deputi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rektor Perguruan Tinggi.
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim. Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Direktur KIK Kariangau Balikpapan, Ketua GAPKI Kaltim, Ketua APHI Kaltim, Ketua KADIN Kaltim. Komisaris, direktur, pimpinan perusahaan sektor perkebunan, kehutanan serta pertambangan.
Rapat tingkat tinggi karena melibatkan unsur pimpinan daerah dan berbagai lembaga serta perusahaan ini berlangsung sejak pukul 20.00 WITA. Dengan pembicara utama Gubernur Kaltim.
Bupati Kutim H Ismunandar selepas acara mengatakan bahwa kesepakatan bersama untuk menyeimbangkan struktur ekonomi di Kaltim secara umum sangat penting. Agar SDA yang dimiliki Kaltim bisa bermanfaat maksimal. Serta meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya industri hilir harus digenjot. Sehingga kedepan tidak ada lagi bahan (SDA) mentah atau setengah jadi yang dikirim ke luar negeri,” tegas Ismu.
Mulai sekarang, semua hasil bumi yang ada di Kaltim harus diolah menjadi barang jadi melalui hilirisasi. Dengan begitu nilai jual dari produk yang dihasilkan juga lebih tinggi. Salah satu strateginya untuk wilayah Kaltim adalah dengan mempercepat pembangunan dan operasional wilayah KEK MBTK di Maloy, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutim.
“Karena KEK MBTK merupakan kawasan industri terpadu yang dapat menunjang pembangunan industri hilir. Ditambah fasilitas pelabuhan internasional yang memudahkan ekspor ke luar negeri,” tambahnya. (hms3)
