SANGATTA – Ketua DPRD Kutim H. Encek UR Firgasih bangga atas digelarnya Dialog Keperempuanan yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Kutai Timur, yang membahas tema mengenai BPJS Kesehatan Antara Teori dan Praktek. Terlebih kegiatan ini diikuti oleh aktivis-aktivis perempuan dari berbagai organisasi maupun juga mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus di Kutim.
“Kita harus beri aplaus atas apa yang digagas oleh DPD KNPI Kutim, mudah-mudahan yang hadir ini merupakan peserta aktif. Kalau peserta yang hadir dalam hitungan jumlah sebanyak 40 orang lebih, itu sudah bagus. Kalau melebihi biasanya nanti isi dialog tidak terserap,” ungkap politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini.
Ketua DPRD Kutim menyebutan bahwa kegiatan seperti ini amat baik untuk didukung, terutama terkait dengan pembahasan-pembahasan mengenai persoalan perempuan. Seperti yang dilakukan oleh DPD KNPI Kutim pada Kamis (19-12-2019), sehingga dialog ini diharapkan dapat mengahasilkan berbagai masukan mengenai hal-hal yang sekiranya perlu untuk dijadikan masukan bagi DPRD Kutim terutama soal keperempuanan.
“DPRD akan dukung perihal seperti ini, hasil dialog akan kita serap. Untuk kemudian dapat dipadukan, agar BPJS Kutim lebih meningkatkan lagi pelayanannya pada masyarakat. Terlebih BPJS merupakan program Pemerintah Pusat berdasarkan undang-undang, jadi bukan produk dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten,” ungkap Encek UR Firgasih.
Terkait BPJS, Ketua DPRD menyebutkan jika dulu ada program Jampersal (Jaminan Persalinan, red) yang berkaitan erat dengan ibu-ibu secara langsung, SKTM, dan lain-lain, saat ini telah masuk jadi satu dalam program BPJS. Terlebih memang dalam kondisi rill dilapangan, banyak ibu-ibu yang masuk menjadi peserta BPJS.
“Dari kepesertaan tentu negara sudah menanggung iuran BPJS hampir 100 juta penduduk di Indonesia, di Kutim ada 101.620 jiwa atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. Untuk pelayanan yang dinikmati ibu-ibu dalam program BPJS, mulai dari layanan pemeriksaan kehamilan hingga melahirkan. Sepanjang prosedurnya benar-benar diikuti, bahkan bayi yang masih dalam kandungan ternyata bisa didaftarkan jadi peserta BPJS. Ketika dilahirkan, bayi otomatis dijamin BPJS,” jelasnya lebih jauh. (Arso)
