SANGATTA – Anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) senilai Rp. 5 miliar, terus menuai perhatian dari banyak pihak. Mengingat pelaksanaannya hanya mengakomodir 8 Cabang Olahrraga (Cabor) saja, sementara itu masih ada puluhan cabor lainnya yang tidak diikut-sertakan dalam kegiatan yang dianggap sebagai salah-satu wadah untuk mengukur prestasi atlet-atlet di Kutim.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim Maswar Mansyur menilai hal yang dilakukan oleh KONI Kutim dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora), dengan menggeber Porkab untuk dapat dilaksanakan pada April mendatang terlalu gegabah. Karena keputusan tersebut dianggap sepihak, dan tidak melibatkan pembicaraan dengan seluruh cabor-cabor yang berada di bawah naungan organisasi induk olahraga tersebut.
“Hal ini harus segera ditinjau ulang, sebelum Porkab kemudian berlangsung nantinya. Terlebih dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5 miliar amatlah berlebihan jika Porkab kemudian dilaksanakan dan hanya melibatkan 8 cabor,” ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD tersebut menerangkan, dalam hitung-hitungan real untuk pembagian dana tersebut jika dibagi hanya untuk 8 cabang olahraga, maka didapatkan nilai sebesar Rp. 600 jutaan. Dengan anggaran seperti itu, tentu amatlah besar dan tidak efektif jika dianggap dapat mempertahankan posisi Kutim sebagai daerah pendulang mendali terbanyak dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada 2018 lalu.
“Patut diingat bahwa masih banyak cabor-cabor yang juga menyumbangkan mendali pada pelaksanaan Porprov lalu, jika kemudian lebih mengedepankan 8 cabor yang ditetapkan sebagai olahraga yang dipertandingkan di Porkab. Maka dianggap apa cabor lainnya, padahal mereka turut berjuang menyukseskan daerah ini sebagai juara umum pada Porprov lalu,” ungkapnya.
Untuk itu Maswar Mansyur menekankan pada Dinas Pemuda Olahraga untuk dapat benar-benar menjalankan amanah secara baik, terhadap dana sebesar itu. Terlebih masih banyak sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh cabor-cabor lain, untuk menyukseskan pelaksanaan Porkab.
“Kalau kemudian dana tersebut juga dipergunakan oleh Dispora untuk membeli sarana dan prasarana (Sapras, red), saya rasa hal ini harus dikaji ulang lagi. Harus diinventarisir pula alat-alat olahraga apa lagi yang mau dibeli. Dengan kata lain Komisi D DPRD Kutim meminta kepada Dispora agar meninjau kembali hal ini,” terangnya saat di wawancarai.
Ketika ditanya bahwa Porkab dimaksudkan untuk pembinaan atlet potensial, Maswar menjawab kalau tujuannya untuk pembinaan atlet dan mempersiapkan atlet dalam gelaran Porprov 2022 di Berau. Maka hal ini tidak hanya melibatkan atlet-atlet di 8 cabor saja, tetap kembali harus melibatkan semua cabor. Apalagi Bupati Ismunandar berkata, buang semua kepentingan politik, hilangkan ego golongan untuk lebih baik.
“Saran saya untuk sejalan dengan perkaataan Bupati tersebut, sebaiknya Porkab dilaksanakan setelah Pilkada. Kalau soal dana tambahan misalnya, tentu ada cabor-cabor lain yang bisa mendapatkan bantuan atau sumbangan dana selain dari anggaran yang dikeluarkan Pemkab Kutim untuk menyukseskan Porkab. Jadi saya rasa tidak masalah melibatkan cabor-cabor lainnya, minimal 15 caborlah,” tukasnya.
Perlu diketahui, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutim dan Dinas Pemuda Olahraga pada Rabu (28/1/2020) hari ini. Telah melakukan launching logo Pekan Olahraga Kabupaten di Gedung KONI Jl Soekarno-Hatta di Kawasan Kudungga Sangatta. (Ndra)
