SANGATTA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Mahyunadi mengaku dalam beberapa hari terakhir dirinya mendapatkan pesan baik lewat SMS maupun pesan Whatsapp dari masyarakat kecil, dalam hal ini antara lain pedagang makanan, tukang ojek, hingga paklek-paklek pentol dan lain-lain yang mendapatkan imbas luar biasa dari adanya pandemik virus corona alias Covid-19.
Dirinya menyadari bahwa dengan diberlakukannya isolasi wilayah atau lockdown oleh beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur untuk pencegahan wabah virus corona merupakan sesuatu yang baik sekali. Namun berbicara tentang nasib orang-orang kecil yang mengandalkan hidup dalam sehari lewat berdagang dan sebagainya, tentu dibutuhkan upaya untuk tetap membuat mereka tetap hidup normal terutama membuat dapurnya tetap menyala untuk makan.
“Mereka ini berusaha bukan untuk jadi kaya, tetapi untuk dapat bertahan hidup sehari-hari. Jika hari ini tidak ada dapat penghasilan, maka muncul kekhawatiran terkait apa yang akan mereka makan pada hari-hari berikutnya,” jelas Mahyunadi.
Dari sinilah mantan Ketua DPRD Kutim ini berfikir, ia tidak bisa membayangka jika aturan ini kemudian diperpanjang hingga menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadhan. Tentu akan ada ribuan masyarakat yang tidak punya ketersediaan bahan pokok atau penghasilan, akan terdampak sekali. Dalam seminggu ini saja, dirinya mengaku telah didatangi beberapa orang yang mengalami keterbasan penghasilan untuk minta dibantu. Tetapi untuk hari-hari selanjutnya, tentu akan sangat sulit dilakukan karena semua benar-benar terdampak.
“Tentu pemerintah harus mengambil jalan untuk mengatasi permasalahan ini, kalau waktu isolasi wilayah atau lockdown sangat panjang. Tentu akan banyak dana yang dibutuhkan terkait perihal ini. Bukan hanya menyiapkan peralatan medis dan sanitasi terkait dampak corona, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan bahan makanan untuk masyarakat,” ucapnya.
Untuk itu tidak perlu muluk-muluk, bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Timur untuk menyiapkan anggaran yang cukup terkait kebutuhan pangan bagi masyarakat. Mahyunadi menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim memiliki dana silpa yang cukup besar dan bisa digunakan. Walaupun APBD-P belum ditetapkan dan APBD 2020 sudah disahkan, tetapi masih ada metode-metode untuk mengesahkan atau menggunakan anggaran mendahului APBD-P nanti.
“Saya berharap kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Bapak Bupati Kutai Timur dapat segera menginisiasi hal ini dan melaksanakannya, dimana berbicara dengan pihak terkait yang dalam hal ini DPRD untuk membahas persiapan anggaran tentang isolasi wilayah atau lockdown. Anggarkan saja, terpakai tidak terpakai nantinya tetap bisa dipertanggungjawabkan, itu saran saya dan mudah-mudahan pendapat saya bisa dimaklumi dan bisa dipahami oleh pihak-pihak terkait. Ini hanya sekedar kehati-hatian saya,” tegas politisi Partai Golkar Kalimatan Timur ini. (Dra)
