oleh

Kebijakan Pemkab Bagi Masyarakat Miskin Saat Pandemik! Didukung Uce Prasetyo

SANGATTA – Adanya dampak pandemik virus corona (Covid-19), pada kehidupan masyarakat tentu menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi masyarakat miskin yang hanya mengandalkan hasil pendapatan harian. Dengan adanya upaya pemberian bantuan stimulus melalui pembagian paket sembako gratis untuk masyarakat tidak mampu, tentu ini sangat-sangat diperlukan dimasa seperti sekarang ini.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial dengan memberikan stimulus bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Didukung penuh oleh Ketua Bapemperda DPRD Kutim Uce Prasetyo. Apalagi ini diberikan pada mereka-mereka yang berprofesi sebagai nelayan, petani, kuli bangunan, tukang sol, pedagang kaki lima, serta kelompok masyarakat miskin lainnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan bahwa pola yang dilakukan Pemkab Kutim ini bagus sekali, dan tidak bisa disamakan dengan pola yang dilakukan di Pemkot Bontang. Kota tetangga Kutim tersebut bantuannya diberikan sebesar Rp 500 ribu perbulan selama 3 bulan dan hanya untuk sekitaran 4.000 Kepala Keluarga (KK). Dimana melalui voucher, karena wilayah kecil dan kota, tentu hal tersebut mudah dilakukan.

“Sasaran yang ditujukan kepada masyarakat miskin diluar penerima PKH dan BPNT di Kutai Timur sebanyak 14.000 KK, dengan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Itu diluar masyarakat miskin penerima PKH yang berjumlah 9.008 KK. Kenapa diberikan paket sembako oleh Pemkab, karena masyarakat Kutim tersebar hingga di pelosok pedalaman dan pesisir, tentu kesulitan jika diterapkan pola pemberian voucher,” ungkapnya.

Terlebih koordinasi dilakukan secara efektif dan efisien yang diperintahkan Bupati Ismunandar melalui Kepala Dinas Sosial dan terhubung dengan 18 Camat di seluruh Kutim. Dengan data yang diperoleh dari RT, RW, Desa/Kelurahan, Camat, hingga kepada pihak Dinsos.

“Ini kemungkinan masih kurang, pasti lebih banyak yang diusukan daripada kuota. Insya Allah akan ada evaluasi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD, red) Perubahan 2020,” jelasnya lebih jauh. (Adv)  

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

DOWNLOAD APLIKASI ANDROID WARTA KUTIM 

News Feed