SANGATTA – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur pembahasanya tertunda untuk sementara, mengingat terjadinya dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Sehingga yang seharusnya sudah terjadwalkan, kemudian mundur waktunya sampai perihal penanganan dan pencegahan pandemik benar-benar mereda.
Anggota DPRD Kutim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agusriansyah saat ditemui wartawan pada Kamis (2/4/2020) siang mengaku, dari 9 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kutim yang hendak dibawa ke dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) memang sudah terjadwalkan sebelumnya. Namun keadaan seperti sekarang ini, menyulitkan pihak DPRD dalam melakukan rapat yang intensif terkait perihal itu.
“Didalam jadwal Banmus kita, ada 2 Raperda Inisiatif yang memang hendak dibahas. Pertama terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan kedua ialah bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Termasuk pula kemungkinan pembahasan terkait Raperda penyelenggaran keolahragaan,” ungkapnya.
Lebih jauh Agusriansyah Ridwan mengungkapkan tahapan ini agak terhambat alias diundur karena adanya kejadian pandemik virus corona. Sehingga fokus gerakan dan pemikiran anggota DPRD Kutim, pada perihal penanganan dan pencegahan Covid-19.
Ketika ditanya sejauh apa perkembangan Raperda usulan Pemkab Kutim pada tahun 2020, anggota Bapemperda DPRD Kutim ini menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengundang pihak Eksekutif agar memfinalisasi, apa-apa saja Raperda yang diusulkan oleh Pemkab.
“Tentu kita telah mengundang, agar segera memfinaliasi mana-mana Raperda yang dijadikan prioritas bagi Pemkab Kutim. Terutama dengan berbagai retribusi daerah, termasuk Raperda mengenai rencana induk pengembangan industri, dimana berpengaruh pada kawasan KIPI Maloy,” ungkapnya lebih jauh. (Adv)
