Berita

SILPA Dinas Pendidikan Sudah Clear Di Bahas Bersama DPRD Kutim

340
×

SILPA Dinas Pendidikan Sudah Clear Di Bahas Bersama DPRD Kutim

Sebarkan artikel ini
4 Jalur PPDB Memungkinkan Bisa Terjadinya Pungli dan Gratifikasi

WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur, Mulyono, mengungkapkan bahwa tahun anggaran 2022 tercatat sisa alokasi anggaran, yang dikenal sebagai Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA), dalam pengelolaan dana Dinas Pendidikan Kutim.

Dalam wawancara di ruang kerjanya, mantan Camat Rantau Pulung ini menguraikan bahwa SILPA terbesar terjadi dalam belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji guru dan insentif pegawai lainnya. “Memang terdapat SILPA dalam dinas pendidikan, dan SILPA terbesar terjadi pada belanja pegawai, yang mencakup gaji, insentif, dan komponen lainnya,” paparnya.

Mulyono menambahkan bahwa dalam peraturan atau regulasi, terdapat penambahan atau co-offset sekitar 5 persen dalam alokasi anggaran tersebut. Ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kebutuhan tambahan, seperti penugasan guru baru di sekolah-sekolah.

“Penambahan 5 persen ini diatur dalam regulasi sebagai tindakan antisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan yang mungkin muncul, seperti penerimaan guru baru atau hal-hal terkait pendidikan lainnya. Jumlah SILPA sendiri cukup besar, meskipun saya tidak memiliki angka pasti, jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mulyono menyebut bahwa pembahasan SILPA juga telah dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dalam rapat bersama untuk laporan Kerja Pertanggungjawaban Bupati.

“Semua proses pembahasan sudah berjalan dengan lancar dan data-data telah tervalidasi dengan baik. Saat rapat dengan DPRD Kutim, semua telah disepakati dan tidak ada masalah yang muncul,” ungkapnya.

Mulyono menjelaskan bahwa terjadinya SILPA merupakan dampak dari regulasi yang ditetapkan secara pusat. SILPA sendiri dapat direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada tahun berikutnya.

“Regulasi 5 persen merupakan ketentuan dari pusat, dan apabila aturan ini direvisi, kemungkinan terjadinya SILPA dapat diminimalisir. Namun, alokasi ini mendasari pertimbangan antisipatif, sehingga menurut saya, ini adalah hal yang wajar,” tutupnya dengan keyakinan. (ADV)