WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya DPRD Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas peningkatan Pendapatan Daerah tahun 2024 dari Rp.8.561.231.243.112,- (8,561 Triliyun) menjadi Rp. 9.148.796.924.112,- (9,148 Triliyun), mengalami kenaikan sebesar Rp 587.565.681.000 (587.5 M) atau 6,86% dari nilai sebelumnya.
Sekretaris Fraksi AKB, Jimmi, menyampaikan hal ini saat memberikan pandangan fraksinya pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD terhadap nota penjelasan kepala daerah mengenai Raperda APBD tahun 2023 pada Kamis (09/11/2023).
Jimmi juga memberikan apresiasi terhadap pencapaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. “Pendapatan Asli Daerah meningkat dari Rp. 245.256.666.302,- (245,256 Milyar) menjadi Rp. 754.108.643.802,- (754,108 Milyar), bertambah sebesar 508.851.977.500,- (508,851 Milyar) atau 207% dari nilai sebelumnya. Ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang sebelumnya belum tergali dengan baik,” ujar politisi Partai PKS ini.
Jimmi melanjutkan dengan mengapresiasi peningkatan nilai pendapatan transfer dari Rp7.793.815.310.008,- (7,793 Triliyun) menjadi Rp.8.394.688.280.310,- (8,394 Triliyun), meningkat sebesar Rp 600.872.970.302,- (600,872 Milyar) atau 7,7% dari nilai sebelumnya. “Ini menandakan potensi tumbuh suburnya iklim investasi di bumi Kutai Timur. Semoga investasi-investasi yang berkembang di Kabupaten Kutai Timur dapat mengurangi angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penambahan pendapatan dari dana bagi hasil sawit merupakan sumber pendapatan baru yang harus dimanfaatkan dengan baik, mengingat Kutai Timur adalah Kabupaten terluas penghasil kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang penting agar pendapatan ini dikelola secara optimal.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya juga mengajak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar Kabupaten ini menjadi daerah otonom yang mampu membiayai pembangunan secara maksimal, memacu pertumbuhan Domestic Regional Bruto (PDRB).
Terkait belanja daerah, Fraksi Amanat Berkarya mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengarahkan pembelanjaan pada hal-hal produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor riil (UMKM), peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan masyarakat. Mereka juga meminta Pemerintah Daerah mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting untuk dialokasikan pada hal-hal produktif, sesuai dengan pandangan fraksi mereka. (ADV)
