WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Basti Sangga Langi, Anggota DPRD Kutai Timur, mengangkat isu legalitas kepemilikan lahan yang menimpa Kelompok Tani Benua Muda. Dalam pernyataannya, Basti menyoroti sengketa pertanahan yang berkecamuk antara kelompok tani tersebut dengan perusahaan PT HT. Meskipun telah mengirim surat ke Polres Kutai Timur terkait permasalahan ini, hingga saat ini belum ada respons yang diterima oleh pihak DPRD.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur ini menegaskan bahwa Komisi A DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antara kelompok tani dan PT HT. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan fokus utama dari Komisi A, dan mereka akan melakukan langkah-langkah konkret untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kelompok Tani Benua Muda berharap agar perusahaan ini mau bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah mereka alami akibat sengketa pertanahan ini. Kami meminta kelompok tani untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang relevan guna mendukung klaim mereka,” ujar Basti.
Dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan dasar dalam koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengklarifikasi kebenaran terkait pengelolaan lahan dan mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat.
“Legalitas kepemilikan tanah menjadi fokus kami dalam menyelesaikan konflik ini. Kami memahami pentingnya aspek ini dalam mencari keadilan bagi semua pihak,” tambahnya.
Basti menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Komisi A DPRD Kutai Timur akan tetap berada di jalur hukum dan prosedural. Mereka berharap agar pihak Polres Kutai Timur dapat memberikan respon yang segera terkait dengan surat yang telah mereka kirimkan.
“Kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik ini. Semua pihak perlu diajak untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar yang terbaik,” pungkas Basti. (Adv-Ald)
