Berita Pilihan

Ketua Komisi D DPRD Sebut Dindikbud Kutim Salah Satu Dinas Memiliki Utang Terbesar

592
×

Ketua Komisi D DPRD Sebut Dindikbud Kutim Salah Satu Dinas Memiliki Utang Terbesar

Sebarkan artikel ini

WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan, SPd., SD, menyoroti utang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim kepada kontraktor. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebutkan bahwa Disdikbud Kutim adalah salah satu OPD yang memiliki utang kepada kontraktor tanpa kepastian pembayaran.

“Salah satu penyumbang utang itu ada pada Dinas Pendidikan. Dari laporan dinas, utang ke pihak kontraktor berdasarkan laporan Dinas Pendidikan sebesar Rp25 miliar,” sebut Yan.

Ia menjelaskan bahwa utang terbesar di Disdikbud berupa pembangunan fisik infrastruktur pendidikan yang masih belum terbayarkan, meskipun anggaran Disdikbud tersedia untuk pembayaran utang. “Anggaran kita ada, kenapa tidak direalisasikan?” ujar mantan guru ini.

Lebih lanjut, Yan menambahkan bahwa pendidikan di Kutim masih kekurangan infrastruktur dan Pemkab melalui Disdikbud wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Kita masih kekurangan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan infrastruktur lainnya. Kita ini memiliki anggaran untuk membangun itu semua,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah pelosok Kutim, yang diakibatkan oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) di Disdikbud. “Ini harus jadi perhatian serius Pemkab Kutim, khususnya Dinas Pendidikan kita. Kembali lagi saya katakan, kita punya anggaran. Saya melihat di lapangan ada pekerjaan yang belum selesai, ada yang selesai tapi belum terbayarkan,” katanya.

Yan menambahkan bahwa banyak daerah pelosok Kutim belum tersentuh infrastruktur pendidikan, padahal setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah dan pemerintah daerah.

“Pada bulan Januari 2024, kita sudah rapat dengan Dinas Pendidikan. Saya meminta sebagai Ketua Komisi D untuk segera menuntaskan semua persoalan yang ada hingga akhir tahun 2024, termasuk masalah utang dan infrastruktur pendidikan. Saya juga meminta Dinas Pendidikan mempersiapkan SDM-nya,” pungkasnya. (*/adv)