OPINI – Kehadiran sebuah kafe berbentuk kapal megah di kawasan mangrove pesisir Teluk Lingga, Sangatta, Kutai Timur, menyita perhatian publik. Banyak pengunjung datang, berfoto, dan memuji tempat itu sebagai destinasi Instagramable yang memikat. Namun, di balik kemasan estetika visual, tersembunyi ironi ekologis yang mengkhawatirkan.
Kafe kapal tersebut diduga kuat dibangun di atas kawasan hutan mangrove yang telah dibabat secara signifikan. Padahal, hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang dilindungi oleh undang-undang, dengan peran vital: menahan abrasi, menyerap karbon, menjaga kestabilan garis pantai, dan menjadi habitat berbagai biota laut.
Setiap tahunnya, pemerintah pusat dan daerah menggelontorkan miliaran rupiah untuk merehabilitasi hutan mangrove melalui program penanaman kembali. Maka jika benar pembangunan kafe ini justru menyebabkan kerusakan, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen lingkungan, sekaligus pemborosan anggaran negara.
Lebih ironis lagi, muncul kabar bahwa kafe kapal ini dimiliki oleh seorang pejabat daerah. Jika hal ini benar, maka persoalan ini bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tetapi pengingkaran terhadap amanah jabatan. Seorang pejabat seharusnya menjadi contoh dalam penegakan aturan, bukan justru menjadi pelanggarnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan permohonan ijin belum di ketahui ada masuk ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kutai Timur. Kepala Dinas PTSP Darsafani saat ditemui sejumlah awak jurnalis Kutim mengatakan belum menerima infomasi terkait perizin. kalau izin sudah masuk tentu ketahui mereka.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin bangunan sebesar dan semegah itu bisa berdiri tanpa sepengetahuan otoritas setempat, bahkan di tingkat paling dasar sekalipun?
Apakah ini murni kelalaian birokrasi, atau justru bagian dari pembiaran yang disengaja? Atau lebih jauh lagi, apakah ini wujud dari penyalahgunaan kekuasaan yang tertutup rapi oleh estetika bangunan?
Sebagai media lokal yang berpihak pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan, Warta Kutim menyerukan agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas segera melakukan langkah tegas, transparan, dan berkeadilan.
Lingkungan bukan sekadar latar swafoto. Ia adalah benteng kehidupan. Jangan biarkan kerusakan alam dikaburkan oleh keindahan palsu. Jangan sampai estetika mengubur etika. (imran)
