Peristiwa dugaan intimidasi terhadap wartawan oleh seorang asisten pribadi (aspri) Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat peliputan resmi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/7/2025), merupakan tamparan keras bagi demokrasi dan kebebasan pers di daerah ini.
Apa yang dilakukan oknum tersebut bukan sekadar tindakan tidak etis, melainkan bentuk nyata arogansi kekuasaan yang berusaha membungkam fungsi kontrol publik. Wartawan saat itu tengah menjalankan tugasnya melakukan wawancara doorstop usai agenda resmi penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan dua yayasan lingkungan hidup. Alih-alih dilindungi, jurnalis justru dihalangi dengan cara yang intimidatif.
Perlu ditegaskan, Kantor gubernur adalah ruang publik. Di sana, wartawan memiliki hak untuk bekerja, sebagaimana warga berhak mendapat informasi. Upaya membungkam, dalam bentuk apapun, tidak hanya melanggar etika pemerintahan terbuka, tetapi juga berpotensi menabrak hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, secara tegas mengecam insiden tersebut. Menurutnya, tindakan mengintervensi wartawan saat bekerja bukanlah sikap yang pantas ditunjukkan oleh pejabat maupun stafnya. Dalam sistem demokrasi, pers adalah mitra strategis pemerintah, bukan lawan.
Gubernur Rudy Mas’ud harus mengambil sikap tegas dan terbuka terhadap peristiwa ini. Publik menanti langkah korektif, termasuk evaluasi terhadap siapa pun yang mencederai prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.
Jika insiden ini dibiarkan begitu saja, maka kita sedang membuka jalan bagi budaya bisu dan ketakutan di tengah sistem pemerintahan yang seharusnya melayani rakyat, bukan membentengi diri dari kritik dan pertanyaan publik.
Kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi. Jika pilar itu digoyang, maka runtuh pula kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan. (redaksi)
