Sangatta,wartakutim.com – Enam Fraksi Di DPRD Kutai Timur menyampai Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2016-2021. dalam Sidang Paripurna DPRD Kutim XII tahun Sidang 2016, di Gedung DPRD Kutim, Jumat, 13 Mei 2016.
Pada sidang tersebut itu dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar dan dipimpin langsung wakil II ketua DPRD Kutim, Encek Firgasih, serta dihadiri 22 Anggota DPRD Kutim. Sidang dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyampaian nota pengantar oleh pemerintah daerah yang disampaikan Bupati Ismunandar beberapa waktu lalu.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengawali pembacaan pandangan umum. Juru bicara Fraksi Golkar, Arang Jau dalam penyampaiannya mengingatkan pemerintah untuk menyusun strategi dan mekanisme yang baik tentang konsep dana desa Rp 2-5 milyar per desa. “Agar tidak tumpang tindih dengan program nasional terkait program yang sama,” sebutnya. Fraksi Golkar juga mengingatkan SKPD untuk menyusun skala prioritas guna peningkatan akselerasi pembangunan.
Sementara Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Harpandi, menyoroti program pemerintah ‘Desa Membangun”. Menurut Fraksi Demokrat, dalam pelaksanaan program Ismu-KB 2 Milliar hingga 5 Milliar perdesa, Agar dalam pelaksanaannya bisa sungguh-sungguh melibatkan seluruh masyarakat dan aparat desa. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam program ini.
Selain itu Demokrat juga konsistensi dan kesinambungan RPJMD 2016-2021 harus sejalan dengan RPJMD sebelumnya (2010-2015). Selain itu Fraksi Demokrat juga menyoroti program pemerintah ‘Desa Membangun.
Dilanjutkan Fraksi Fraksi PPP, melalui juru bicaranya Joni menyampaikan dukungan terhadap nota pengantar kebijakan awal RPJMD Kutim. Selanjutnya mengingatkan sinergitas antara seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program tersebut
Pada kesempatan yang keempat, juru bicara Fraksi Gerinda Didik Prabowo Kusumo menyampaikan apresiasi atas paradigma baru konsep pembangunan yang disampaikan pemerintah tentang fokus pembangunan yang dimulai dari desa. “Mudah-mudahan paradigma baru ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim,” harap politisi muda Gerindra tersebut.
Dari Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa (NKB) dengan juru bicaranya Arfan menyoroti target pemerintah untuk meningkatkan angka status desa mandiri. Dia mengharapkan tidak ada lagi desa tertinggal hingga tahun 2021 mendatang, melalui program desa membangun yang digagas pasangan Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang.
Pandangan umum terakhir dari Fraksi Nurani Amanat Persatuan, dibacakan oleh Syarifudin Ham meminta agar pemerintah menggunakan anggaran secara efisien dan efektif, memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Juga mengembangkan usaha kreatif dan inovasi untuk peningkatan investasi.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan tidak menyampaikan pandangannya. Karena sampai rapat paripurna itu ditutup, tidak satupun anggota PDIP hadir. Pandangan fraksi ini selanjutnya akan ditanggapi oleh pemerintah dan akan diajukan kembali pada sidang paripurna berikutnya. (*/adv)
