Legislator Kaltim Meminta Pemprov Bangun BTS Daerah Pesisir

Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, meminta Pemprov Kaltim melalui Diskominfo Kaltim membangun tower BTS di kawasan pesisir di kaltim.

Menurutnya, sebagai salah satu penunjang peningkatan pembangunan, jaringan telpon masih sangat terbatas, oleh sebab itu diperlukan pembangunan tower telekomunikasi atau biasa disebut Base Transceiver Station (BTS) di daerah yang masuk dalam yang masuk katagori blankspot.

“Khususnya di Desa Mauara Pantuan dan Sepatin, Kecamatan Anggana, Kukar. Karena daerah ini berada di tengah laut, jauh dari daratan. Warga sering mengeluh masalah sulitnya jaringan komunikasi,” ujar bahar, seperti dilansil antarakaltim.com

Pria yang akrab disapa Bahar ini menambahkan, bukan tanpa alasan pembangunan BTS di wilayah pesisir perlu menjadi skala prioritas. “Selain akses kendaraan yang terbatas, tidak seharusnya juga warga pesisir menderita akibat keterbatasan jaringan komunikasi,” beber dia.

Selain itu, berkaca pada kejadian tragis di Wilayah Muara Pantuan beberapa waktu lalu, kasus pembunuhan penjaga tambak, baru bisa diketahui setelah beberapa hari oleh aparat, karena akses jaringan telepon tidak ada. Jika saja jaringan komunikasi lancar, kejadian ini bisa diketahui lebih awal,” terang Bahar.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim melalui Diskominfo Kaltim menargetkan akan membangun setidaknya 20 tower telekomunikasi atau BTS di perbatasan hingga akhir 2018. Ini merupakan salah satu sasaran pembangunan bidang kominfo yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013 -“ 2018.

Adapun daerah yang konsen menjadi sasaran pembangunannya beberapa wilayah pedalaman, terpencil, dan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) karena tingkat blankspot mencapai 49 persen.

Selanjutnya Kabupaten Berau juga perlu karena wilayanya terdiri dari banyak pulau. Termasuk pulau terluar, hingga saat ini Berau masih menyisakan blankspot sekitar 38 persen. Sedangkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sekitar 46 persen dan Kukar, 33 persen, serta Kabupaten Paser mencapai 28 persen blanskpot. (Humas DPRD Kaltim)

Sumber : antarakaltim.com