SANGATTA- Bupati Kutai Timur, Ismunandar terus memberikan semangat, arahan dan instruksi kepada para sfatnya, terutama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar serius didalam melaksanakan tugasnya untuk membangun daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Ismunandar, didampingi Wabup Kasmidi Bulang, saat memimpin rapat Koordinasi yang dilaksanakan, diruang Meranti,Senin, 20/6. Dalam rapat tersebut Ada enam poin yang menjadi perhatian Ismuanndar diantaranya Lokalisasi dan PSK, HIV/AIDS, Penyelesian Pertanahan, Kondisi Sungai Sangatta dan Keberadaan Ormas, serta AMDAL Perusahaan
Dalam kesempatan tersebut pria yang akrab disapa Ismu ini sekaligus meminta SKPD yang terkait untuk memberikan laporan hasil kerja masing masing SKPD.
“Enam poin tersebut akhir-akhir menjadi perhatian serius pemkab, seperti paska penutupan lokaslisasi dan dampaknya serta para PSK yang masih menjalankan aksinya.Kemudian masalah kondisi sungai sangatta juga patut di perhatikan, karena beberapa waktu lalu ada kelompok masyarakat yang mendesak untuk segera di normalisasi.”kata Ismunandar yang didampingi Wakil bupati Kasmidi Bulang dan Asisten Kesra, Mugeni.
Kemudian masalah AMDAL perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar, termasuk Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit dan Pertambangan Batubara. Begitu juga masalah lahan warga yang dibeberapa lokasi masih menjadi masalah, sehingga perlu segera dilakukan rapat khusus untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesikannya.
Selain itu, Ismu juga membahas tentang tingginya kasus HIV/AIDS di Kutai Timur, yang banyak melibatkan karyawan dan yang punya keluarga. Ini juga menjadi perhatian serius. Keberadaan Ormas juga menjadi bahasan, terutama keberadaan Lembaga Adat. Bupati minta
Kesbangpol untuk melakukan pendataan sehingga kedepannya hanya ada lembaga adat induk yang bisa menaungi lembaga adat lainnya, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah. Pada kesempatan itu, bupati meminta enam Kepala SKPD untuk memberikan laporan dan penjelasan terkait hal itu (as/pilarkaltim.com)
Saya tertarik dgn masalah AMDAL krna masalah kepercayaan trhdp oknum BLH yg kerjanya tdk profesional.Banyak di daerah lain yg kasus2 pencemaran lingkungan yg penyelesaiannya diselesaikan lewat pintu belakang.