Pemangkasan anggaran Daerah Tanpa Melibatkan Pemda

Sangatta,wartakutim.com — Pemerintah Pusat akan memangkas anggaran belanja dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Pemangkasan ini mencakup anggaran belanja Rp 65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Wakil Bupati Kutai Timut Kasmidi Bulang menyebutkan, bahwa pemerintah pusat memotong anggaran daerah tanpa melibatkan pemerintah daerah (pemda).

“Kalau kemarin, kita berjuang dengan angka Rp 400 miliar, dengan melakukan efisiensi dengan merasionalisasinya hingga angka Rp 116 miliar. Tapi saat kita menghadap ke pusat, ternyata kita diberitahukan, kemungkinan Kutim terkena potongan anggaran Rp 1,4 triliun,”  jelasnya.

Diakui mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini, dirinya sempat kecewa ke pemerintah pusat, mendengar pengurangan itu. Pasalnya, kebijakan itu dinilai sangat merugikan pemda. Khususnya Kutim sebagai daerah penghasil.

“Bahkan kita disebut ada kelebihan transfer dana triwulan I dan II sekitar Rp 200 miliar, tapi itupun kemungkinan akan diminta kembali oleh pusat. Dari mana uangnya,”  ketus Kasmidi.

Menurut  dia, jika pemangkasan jadi dilakukan, maka Kutim terancam tidak akan mendapatkan lagi transfer dana bagi hasil untuk triwulan III dan IV. Akibatnya akan sangat berdampak besar bagi program pembangunan yang telah disusun Pemerintah Kutim.

“Ini jadi tugas berat bagi kita, karena akan berdampak besar dengan anggaran selama setahun kedepan. Kemungkinan tidak ada kegiatan di Kutim hingga akhir tahun ini. Dan syukur-syukur jika anggaran belanja kepegawaian tidak dipangkas nantinya,” katanya.

Namun Pemkab masih akan berjuang. Rencananya, Pemkab Kutim akan bersurat ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk memperjelas persoalan itu. Apalagi, pusat memangkas anggaran sama rata dengan daerah bukan penghasil. “Kita akan berjuang. Masa kita mau disamakan dengan daerah bukan penghasil,” katanya.

Jika ini jadi kenyataan,  diakui semua program pembangunan, akan dikoreksi ulang. Begitu juga dengan paket-paket proyek yang sudah ditender, mau tidak mau akan dikoreksi lagi. “Kalau tidak begitu, kita mau bayar dari mana, kalau tidak ada uangnya,” ujarnya. (wal)