WARTAKUTIM.com,SANGATTA — Diperkirakan tahun 2017 mendatang, pemkab Kutai Timur masih akan mengalami defisitn anggaran. Hal tersebut terlihat dengan penurunan anggaran APBD Kutim dari Rp 3,5 trilliun menjadi 2,4 T, pada tahun depan.
Demi mengantisipasi krisis anggaran, Pemkab Kutim berencana akan merasionalisasi besar besaran anggaran oprasional Satuan perangkat Kerja daerah (SKPD) dan badan di lingkungan pemerintah Kutim.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan, anggaran operasional untuk SKPD dan Badan nantinya, nilainya akan berpariasi. Hal ini menyesuaikan tipe yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
“Pertimbangannya sesuai gred itu A,B dan C. Tipe A pastinya besar makanya dapat gred A. Otomatis dinas yang besar dan beban kerjanya berat kita kasih angka Rp 1 milliar untuk sementara, Itu platpon pemerataan,”jelas Kasmidi.Namun, untuk anggaran program SKPD dan Badan, pihaknya masih belum dapat memastikan nilainya.
Dikatakannya, anggaran untuk program SKPD, nantinya bajetnya tidak hanya dikucurkan dari dana APBD saja. “Disitukan ada pokok pokok pikiran dewan, kita ndak tau masuknya di dinas mana. Terus ada program dari Provinsi dan program dari DAU (dana alokasi Umum) pusat yang nantinya akan masuk ke SKPD juga,”katanya.
Lebih jauh mantan anggota DPRD Kutim ini mengatakan, semua SKPD merasa kurang dengan anggaran yang ada. Namun perlu disadari juga bahwa saat ini pemerintah daerah dalam kondisi yang sulit. Pihaknya meminta SKPD untuk lebih jelih dalam menganggarkan program kedepannya.
“Kalau mau dituruti semua SKPD pasti mintanya lebih banyak, cuma uangnya dari mana?. Kita harus pandai. Pandai menempatkan posisi penempatan angaran anggaran kegiatan,”pangkasnya (wal)
