Masalah terkait perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, diakui Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran, tak pernah habis. Karena itu, ia berjanji akan mempertemukan karyawan dengan manajemen perusahan jika ada masalah termasuk dengan masyarakat.
“Kalau kami minta datang tapi manajemen tidak datang, kami akan datangi. Masalah ini masih banyak terjadi di perusahan Sawit di Kutim. karena itu, kalau perlu kami akan bentuk Pansus terkait masalah ketenagakerjaan di perusahan perkebunan ini,” katanya.
Herlang Mappatiti – anggota DPRD Kutim Herlang menandaskan jika perusahan tidak memberikan hak normatif bagi karyawan sama saja melakukan perbudakan. “Perusahan yang tidak memberikan hak normatif bagi karyawan, sama dengan melanggar undang-undang. Karena itu, kami akan panggil managemennya,” kata Herlang.
