Peristiwa

Bupati Kutim dan Kemendes PDTT Teken MoU Soal Transmigrasi

146
×

Bupati Kutim dan Kemendes PDTT Teken MoU Soal Transmigrasi

Sebarkan artikel ini
Momen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Bupati Kutim dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Jakarta. (ist)

JAKARTA- Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ismunandar berharap dari momentum penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Kutim dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan menjadi ruang untuk menembus keterbatasan dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Strategi ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.

“Yakni dengan mendorong program dan produk unggulan kawasan perdesaan,” sebut Ismu usai penandatanganan MoU Di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Kav C-22, Kuningan,
Jakarta (5/10/2018).

Bupati menyebut integrasi vertikal dengan relasi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program dimaksud. Harapan lain yang diinginkan Bupati yakni pasca penandatanganan MoU, nantinya dapat segera direalisasikan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terutama yang berada di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan bisa menjadi tolok ukur keberhasilan program.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menjelaskan sejarah mencatat bahwa transmigrasi telah berhasil mengembangkan kawasan menjadi daerah maju. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya 2 provinsi yang berasal dari kawasan transmigrasi yakni Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Selebihnya, kawasan transmigrasi juga berhasil melahirkan ratusan kabupaten, kecamatan dan ribuan desa.

“Ada mobilitas vertikal, terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Bisa dilihat dari anak pertama dan kedua dari transmigran, tidak sedikit yang mendapat posisi sosial yang tinggi. Ada yang menjadi gubernur, Dirjen (Direktur Jenderal), pejabat eselon, dan lainnya,” kata Anwar usai penandatanganan Cooperation Agreement (CA), Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemendes PDTT dengan beberapa mitra terkait transmigrasi.

Dia menyebut hal itu menggambarkan bahwa transmigrasi mencetak tinta emas Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dari sisi jumlah, lebih dari dua juta penduduk Indonesia yang mengikuti program transmigrasi. Kualitas hidup mereka pun mengalami peningkatan dan terjadi perbaikan generasi yang luar biasa.