WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Berkurangnya anggaran untuk pembayaran utang pembebasan lahan di Dinas Dinas Penataan lahan dan Tata Ruang (PLTR) Pemkab Kutim menjadi tanda tanya bagi para perserta hearing di DPRD Kutim.
Hal ini terungkap ketika, Kepala Dinas PLTR Yusuf Samuel ketika rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kutim dan sejumlah kontraktor dan pemilik lahan, yang digelar di ruang rapat kantor sekretariat DPRD Kutim, selasa Kemarin.
Menurut Yusuf, pihaknya berusaha melunasi lahan-lahan yang sudah digunakan pemerintah, namun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dituntaskan sekaligus. Diungkapkan, Tahun 2019 sudah disetujui sebesar Rp50 milliar, tetapi saat masuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas PLTR tinggal Rp27 milliar. Padahal itu telah disepakati tim Badan Anggaran DPRD Kutim dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) saat rapat anggaran di DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
“Tapi tahun ini kami akan fokus bayar lokasi Bukit pelangi, yang belum terbayar. Tapi semua tergantung anggaran. Sebab tahun ini awalnya kami diberikan anggaran Rp50 miliar, namun setelah dilakukan perubahan, ternyata sisa Rp27 miliar. Jadi kami tentu bayar sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan pada kami,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya komitmen untuk menyelesaikan seluruh utang pembebasan lahan di Kutim, khususnya lahan yang di bukit pelangi yang telah di manfaatkan oleh pemkab Kutim, Namun hal ini terkendala masalah minimnya anggaran yang tersedia. “Kita memamfaatkan anggaran yang diberikan,”katanya.
Yusuf menyebutkan, besaran utang pembebas lahan khusus di wilayah bukit pelangi sebesar Rp83 milliar. Pihaknya berharap utang tersebut bisa segera diselesaikan.
Sementara itu Ketua DPRD Kutim mengatakan, akan memanggil TAPD Pemkab Kutim untuk meminta penjelasan terkait dengan terpangkasnya anggaran pembabasan lahan.”Nanti kita akan panggil kembali untuk meminta penjelasan dari mereka, kami ingin tahu apa asalan mereka memangkas anggaran itu,”ungkanya
Penulis : Wal | Editor : Wal
