WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran (TA) 2018, pada rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa Kemarin, mendapat sorot dari salah satu fraksi di DPRD Kutim.
Salah satu fraksi di DPRD Kutim yang menyoroti tersebut datang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kutim. Hal yang paling disoroti penyampai LKPJ tersebut adalah presentasi jumlah kemiskinan yang masih cukup tinggi. Hal ini diungkapkan Yusuf Silambi anggota fraksi PDIP DPRD Kutim.
Dia juga mengakui, untuk di bidang pendidikan, pemkab Kutim telah mencapai target. Salah satu hasil yang memuaskan dari LKPJ tersebut adalah tingginya angka harapan hidup di tahun 2018.” Namun, permasalahan kemiskinan ternyata masih menjadi ganjalan bagi Pemkab Kutim,”ujarnya.
Dari laporan yang disampaikan, oleh wakil bupati Kasmidi Bulang, Ia mengatakan, angka kemiskinan di Kutim ternyata masih tinggi dan cukup dominan di dalam kehidupan bermasyarakat di Kutim.
“Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 lalu cukup signifikan bagus dan patut kita syukuri bersama,” ujar Yusuf.
Lebih lanjut ia menambahkan, masih ada harapan bagi Pemkab Kutim terutama di tahun 2019 ini untuk melakukan langkah perbaikan dan efisiensi pembiayaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa semakin bagus.
“Pemkab Kutim juga harus lebih memperhatikan terkait perbaikan kesejahteraan khususnya bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim serta kontaktor yang terbayarkan pekerjaannya. Salah satu cara melakukan efisiensi adalah dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial yang hanya memboroskan keuangan, termasuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak. Sehingga target Fokus dan Tuntas, benar-benar bisa terpenuhi,” Pangkasnya. (WAL)
