WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Saat berlangsungnya Rapat Paripurna ke 18, tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Penjelasan pemerintah mengenai Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Anggota Fraksi PDI perjuangan Faizal Rachman kembali mengingatkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Pasalnya menurut Faizal Rachman, Fraksi PDI perjuangan mengkhawatirkan dengan semua ketidak maluan-maluan itu jangan sampai akan memunculkan tagar #Ganti Bupati 2024. “Muda-mudahan ini tidak terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kita hidup didaerah yang luar biasa, dimana APBD kita menggunung tetapi masyarakat sering terlupakan ini Pekerjaan Rumah (PR) terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan harus kita benahi dan perbaiki bersama,” Kata Faizal Rachman saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Senin (17/7/2023)
Sebelumnya, saat membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman menyampaikan bahwa sungguh luar biasa pencapaian kita sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 5,9 triliun, dan di Tahun 2024 justru dinaikkan menjadi Rp. 8,1 triliun.
“Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mencetak KTP, akte, dan dokumen administrasi lainnya,” Lanjutnya,
“Tidak malu kah kita saat ini masih ada 36% desa di Kutai Timur yang masih gelap gulita karena belum menikmati sinar lampu PLN, meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam, dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan. Selain urusan penerangan juga masih banyak Desa-desa di Kutai Timur yang belum bisa menikmati air bersih,” Ucapnya
Tak hanya itu, Faizal Rachman juga menyebutkan bahwa tidak malu kah kita pada rencana APBD tahun 2024 yang fantastis sebesar Rp. 8,1 triliun, tapi masyarakat masih terus menderita dengan jalan berlumpur. Bahkan Tahun 2023, APBD kita sebesar Rp 5,9 T di dalamnya terdapat anggaran MY sebesar 1,3 triliun, dan sampai bulan tujuh ini, tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur itu.
“Sementara masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun. Namun para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” Bebernya
Tidak malu kah kita kepada masyarakat Kutai Timur sebagai komponen yang membuat APBD kita melimpah, tapi masih mendapatkan pelayanan yang kurang baik dalam hal subsidi BPJS dari Pemkab Kutai Timur.
“Tidak Malu kah kita, dengan kasus yang baru kami temukan, tentang masyarakat yang harus membayar uang pengobatan dengan dana pribadi, jutaan rupiah di rumah Sakit Pratama Sangkulirang, sementara pasien adalah pemilik BPJS aktif. Hanya karena tidak tersedianya dokter spesialis anak dan penyakit-penyakit dalam di rumah sakit tersebut,” Imbuhnya
