WARTAKUTIM.CO.ID. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menanggapi pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2024.
Melalui rapat paripurna ke-19 di DPRD Kutim, pada Kamis (20/7/2023). Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyampaikan tanggapan pemerintah di saksikan langsung oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Joni didampingi wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang serta dan dihadiri sebanyak 25 orang Anggota DPRD Kutim.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menjelaskan secara singkat dan padat perihal masukan, saran maupun koreksi yang telah disampaikan oleh tujuh fraksi-fraksi di DPRD Kutim.
“Perkenankan saya menyampaikan jawaban dan penjelasan Pemerintah terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan, melalui Pandangan Umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024,” Kata Kasmidi Bulang
Yang pertama Wabup Kutim dua priode ini menanggapi pandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. Pemkab Kutim sangat mengapresiasi masukan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya tentang penyusunan APBD 2024 dan pelaksanaannya pembangunan yang berkelanjutan,
“Terkait dengan penambahan anggaran APBD 2024 yang signifikan baik sisi pendapatan dan belanja, kami telah menyusun langkah-langkah dan strategi yang efisien dalam untuk penyusunan dan pelaksanaannya pembangunan yang berkelanjutan,” Terangnya
Kemudian, evaluasi pembangunan sebelumnya telah menjadi pertimbangan kami dalam melakukan penyempurnaan program dan kegiatan. “Selanjutnya, Kami juga sepakat dengan pentingnya menyajikan data KUA dan PPAS 2024 dengan baik dan praktis, sehingga kami akan menjelaskan dengan jelas informasi dan data secara lebih detail,” Bebernya
Selanjutnya untuk Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Menanggapi pandangan Fraksi PPP, pihaknya mengaku menghargai upaya fraksi PPP agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap progres dari proyek multiyears di Kutai Timur.
“Sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur dasar di Kutai Timur, proyek tersebut juga dilakukan melalui program yang memberikan lapangan pekerjan dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Kami juga memohon kepada seluruh fraksi yang ada agar dapat secara bersama-sama mengawal proses pembangunan tersebut agar terlaksana sebagaimana yang telah direncakanan dalam proses perencanaan,” Harapnya
Sementara Jawaban dam Penjelasan pemerintah terhada[Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Pemerintah mengaku sangat sepakat bahwa Upaya pencapaian kesejahteran masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam pembangunan dan oleh karenanya setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kutai Timur harus berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami segenap jajaran Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran akan selalu berupaya dalam menjalankan amanat tersebut dan menghargai seruan dari fraksi Partai Golongan Karya,” Tuturnya (ADV/WAL)
