Usulan Raperda Terus Bertambah

Rapat Paripurna DPRD Kutim
Rapat Paripurna DPRD Kutim

SANGATTA – Tugas anggota DPRD Kutim tampaknya semakin menumpuk diakhir tahun anggaran 2013, belum tuntasnya puluhan Raperda yang diusulkan Pemkab termasuk inisialitif dewan, kini lembaga wakil rakyat Kutim ini mendapat tiga Raperda baru yang diharapkan dapat dibahas dan disahkan menjadi Perda.

Ketiga Raperda yang disampaikan Asisten Administrasi Edward Azran itu, terdiri Raperda Tentang Pengelolaan Air di bawah tanah, Pengelolaan Aset Daerah serta Standar Mutu Pelayanan Kesehatan. “Pengelolaan air bawah tanah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian tiada lain agar air yang merupakan kebutuhan dasar mahluk hidup bisa dikendalikan dan memenuhi hajat hidup orang banyak,” kata Edward Azran, Rabu (4/12).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Alfian Aswad, disebutkan pengelolaan air harus dilakukan dengan baik sehingga bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karenanya, ketersediaan air harus dilakukan penataan dan pengendalian sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti penurunan muka tanah akibat pengambilan air bawah tanah yang tak terkendali.

Selain itu, ujar Edward penggunaan dan pengambilan air bawah tanah tidak dikendalikan akan menyebabkan intruksi air laut atau pendangkalan sehingga membuat amblasan taanh yang pada akhirnya tanah longsor. “Raperda air bawah tanah selain menjaga kelestarian dan mutu air bawah tanah, juga bisa dijadikan sumber pendapatan daerah,” sebut Edward.

Menyinggung Raperda pengelolaan asset daerah, disebutkan merupakan bagian dari bentuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan berbagai pengelolaan keuangan daerah yang terus mengalami perbaikan, diakui Edward berdampak terhadap pengelolaan keuangan Kutim. “Pengelolaan asset daerah tiada lain untuk memberikan kontribusi langsung terhadap opini penilaian pemeriksaan oleh BPK,” sebutnya.

Terhadap Raperda mutu pelayanan kesehatan, dijelaskan untuk memberikan rasa aman dan nyama kepada masyarakat selain itu memberikan pelindungan kepada pelaku kesehatan baik dokter maupun perawat. “Penetapan tarif berkala kesehatan merupakan hal terpenting dalam rangka menuju pelayanan kesehatan yang prima,” beber Edward dalam sidang yang dihadiri berbagai kalangan.(WK-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.