Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal mengatakan masih lemahnya pola budidaya peternakan kerakyatan di Kaltim, membuat pemerintah Kaltim masih harus bekerja keras dalam peningkatan mutu peternakan dan tetap mengandalkan pasokan daging dan telur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kaltim.
“lemahnya pola budidaya peternakan kerakyatan di Kaltim diakibatkan oleh permodalan yang kecil, jumlah kepemilikan ternak yang rendah (2-3 ekor), produktivitas ternak yang rendah, usaha yang tersebar dan belum mengacunya sistem pengelolaan pada teknologi tepat guna.”Kata Mukmin saat membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (RAKORTEKDA) Pembangunan Peternakan 2014 Se Kaltim dan Kaltara, Senin (3/3) malam bertempat di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi Sangatta
Lanjut Mukmin, pemerintah melalui Dinas Peternakan Kaltim berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan terobosan-terobosan seperti melakukan kerjasama dengan Bank Kaltim melalui program kredit ternak sejahtera, yang merupaya membantu para peternak untuk memudahkan permodalan, pengadaan bibit ternak hingga peningkatan produktivitas ternak.
Pemerintah sendiri dengan keterbatasan anggaran yang ada hanya mampu menjadi regulator, motivator dan fasilitator bagi peternak berbasis kerakyatan. Sehingga dengan dibutuhkannya sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal ini pengusaha perkebunan seperti kelapa sawit maupun pengusaha tambang melalui dana CSR dan pemanfaatan lahan bekas tambang yang bisa dijadikan areal budidaya peternakan.
Dijelaskan, melalui indikator peternakan tahun 2013 diketahui bahwa jumlah budidaya sapi di Kaltim mencapai 180 ribu ekor, dengan hasil olahan daging segar 59.710 ton dan 17.976 ton telur. Namun hasil yang ada tersebut masih dibawah jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 61.483 ton daging dan 22.333 ton telur, sehingga pemerintah masih harus memasok dari luar daerah demi memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut.
Sementara itu anggaran pembangunan peternakan melalui APBD KAltim 2014 meningkat 12 persen sebesar 69,941 Triliun. Namun peningkatan APBD ini diringi dengan penurunan alokasi APBN 2014 untuk peternakan sebesar 21 persen yakni 30,764 Triliun dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 38,298 Triliun. Wagub Mukmin berharap dengan adanya penurunan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dunia peternakan di Kaltim, namun bagaimana caranya agar produktifitas tetap dapat ditingkatkan dengan melakukan efisiensi anggaran yang disediakan.
Karenanya melalui program dua juta ekor sapi untuk Kaltim dan Kaltara pada 2018 mendatang, pemerintah berharap kebutuhan atas daging sapi segar dapat dipenuhi oleh peternak sapi lokal Kaltim dan Kaltara sendiri.
