(Ft : NEWSBALIKPAPAN.com)
Balikpapan, WARTAKUTIM.com – Serikat Pekerja Mathilda PT Pertamina (Persero) Kalimantan menolak rencana Menteri BUMN, Dahlan Iskan melepaskan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Pelepasan Pertagas dianggap sebagai upaya pelemahan Pertamina sebagai perusahaan energi yang terintegrasi.
“Karyawan Pertamina di Kalimantan menolak rencana ini,” kata Ketua Serikat Pekerja Mathilda Pertamina, Farid Rawung di Balikpapan, Selasa (20/5).
Farid mengatakan Direksi Pertamina sudah menerima surat resmi Dahlan Iskan yang meminta pelepasan keseluruhan kepemilikan saham Pertagas. Menurutnya alasan pelepasan kepemilikan Pertagas tidak tepat mengingat perusahaan ini menyumbang keuntungan Rp 1,9 triliun pada tahun 2013 lalu.
“Kalau menguntungkan, kenapa harus dilepaskan pada PGN yang merupakan perusahaan publik,” paparnya.
PGN sendiri, kata Farid adalah perusahaan yang kepemilikannya dikuasai 57 persen oleh negara. Sehingga sisa kepemilikan sebesar 43 persen dikuasai oleh perseorangan, swasta hingga asing.
“Ada dugaan proses unbundling (memecah belah) aset Pertamina ini untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja,” paparnya.
Farid menyatakan semestinya Pertamina yang diberikan kesempatan mengakuisisi PGN yang mayoritas kepemilkan sahamnya dikuasai negara. Menurutnya Pertamina mempunyai kemampuan membeli PGN yang hanya mengandalkan pasokan gas sebesar 250 MMSCFD dari perusahaan migas plat merah ini.
“Bila Pertagas dikuasai PGN ada kemungkinan harga gas akan naik sesuai keinginan perusahaan,” ujarnya.
Serikat Pekerja Pertamina berencana melakukan aksi demo guna menentang penjualan Pertagas ini di Jakarta pada 5 Juni nanti. Setidaknya ada 1.500 hingga 2.000 karyawan Pertamina yang menolak penjualan Pertagas.
“Karyawan Pertamina Kalimantan mengirimkan 30 orang untuk ikut aksi di Jakarta,” tutur Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Mathilda Kalimantan, Mugianto.
Dalam aksi demo nanti, Mugianto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot jabatan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN. Dahlan Iskan dianggap terlalu sering bermanuver dalam penerapan kebijakan strategis yang tidak mendukung kepentingan masyarakat.
Sumber :
