Wartakutim.com, Sangatta – Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Indonesia (DPD KNPI) Kutai Timur, Bakri Hadi, S.Sos menilai Gubernur Awang Farouk Ishak, belum nenyikapi persoalan pemangkasan anggaran APBD seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur.
Menurut Bakri Hadi, gubernur kaltim harusnya melihat kondisi yang terjadi di Daerah dengan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Jika ini dibiarkan maka akan terjadi gejolak ekonomi di daerah.
“Kami meminta gubernur awang memainkan peran strategisnya sebagai wakil Pemerintah pusat untuk meminta penjelasan detail ke menteri keuangan terkait pemotongan anggaran dan penghentian dan DAU dengan mengajak serta 10 bupati/walikota di Kaltim.”kata Bakri, Kamis (25/8).
Dia menambahkan, DPD KNPI Kutim bersama elemen masyarakat lainnya dan pemuda se- Kaltim, siap mengawal gubernur untuk bertemu dangan menteri keuangan.
Lebih lanjut Bakri mengatakan, Pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan pemotongan anggaran antara daerah penghasil dangan daerah penerima.”Dunia usaha, Kadin, seluruh asosiasi juga harus terlibat dalam upaya memperjuangkan anggaran APBD,”katanya
Bakri meminta, gubernur harus mengumpulkan para bupati/ walikota dalam wakti dekat ini untuk rembuk regional menyikapi permasalahan ini
“Kami meminta seluruh bupati dan walikota bersama DPRD untuk tidak dulu membahas dan mengesahkan APBDP sebelum ada solusi dari Pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran,”pintanya
“Kita juga meminta peran strategis DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menggunakan jaringan koneksi baik lewat jalur legislatif maupun kepartaian untuk membantu mencari solusi terbaik dari dampak pemotongan anggaran”tambahnya
