WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai Timur masih menunggu keputusan pemerintah Pusat terkait dengan pembiayaan Rekturmen atau penerimaan pegawai kontrak (P3K) tahun 2019.
Hal tersebut dikatankan kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspar saat ditemui sejumlah awak media, usai mengikuti rapat coffee marning, di kantor Sekkab Kutim, senin siang tadi.
Pembiayaan seleksi penerimaan P3K, kata mantan Kepala BPBD Kutim, masih simpan siur. Pasalanya, Pemerintah Pusat, membebankan kepada Pemda untuk pembiayaan tersebut. Padahal ini merupakan program dari pemerintah Pusat.
“saat rapat kepala daerah dan Kepala BPKK se-Indonesia dengan kepala BKN, banyak bupati dan walikota menolak jika ini dibebannkan melalui APBD. Sedangkan seleksi CPNS tahun lalu, anggaranya dibebankan melalui dana APBD, nilainya sekitar Rp1,2 milliar,”ujarnya
Ia menambahkan, saat rapat dengan BKN, banyak kepala daerah yang memilih meninggalkan ruang dan tidak melanjutkan rapat karena BKN melempar bola ke daerah untuk penganggaran tersebut
“Para Gubernur, bupati dan walikota saling berargumen di pada rapat itu. Masalanya, Para pemda sudah mengetok anggaran, sehingga ini akan mengganggu program yang sudah sudah dianggarkan di APBD,”katanya
Selain masalah anggaran, Kelapa daerah banyak mempertanyakan presentase penerimaan Honor P3K dan petunjuk teknis (Juknis) belum diterbitkan oleh BKN. “dalam rakor kemarin, itu belum berbicara tentang syarat penerimaan dan penempatannya. Pembicaraan masih seputar anggaran penerimaan P3K,”pangkasnya
Penulis : Wal | Editor : Cs
