oleh

Warga Miskin Penerima Bantuan BPJS, Herlang : “Warga Miskis Harus Di lebelin”

-Warta Parlementeria-Dibaca : 1.175 Kali

WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Anggota  DPRD  Kutai Timur (Kutim)  dari partai Hanura Herlang Mapatitti, setuju jika dana ADD untuk membayar iuran BPJS untuk warga Kutim. Namun, pihaknya tidak yakin Jumlah 75 orang warga miskin berdasarkan data BPS adalah data real, sehingga perlu untuk di data ulang.

Saya sepakat kalau ADD juga digunakan untuk bayar BPJS kesehatan warga miskin. Tapi saya tidak yakin, jumlah  warga miskin yang belum tercover  JKN KIS, masih 75 ribuan. Sebab, secara kasat mata,   warga yang tidak memiliki motor atau rumah  dan fasilitas lainnya di kutim, sangat kecil. Bahkan, di sangatta Utara, sulit untuk mencari warga yang memang miskin dalam jumlah yang besar seperti itu,” ungkap Herlang.

Ia menambahkan, sejumlah daerah seperti Yogyakarta dengan mudah memberikan perhatian termasuk dalam penyelesaian iuran  BPJS. Herlang menyarankan agar ada data valid serta terdokumentasi dengan baik baik nama dan alamat serta tempat tinggal, baru dilakukan pembayaran iuran BPJS.

“Kami tidak ingin  berspekulasi terkait  warga miskin, namun agar dana yang ada tidak sia-sia,  harus didata dengan kriteria yang jelas. Menurut saya,  negara memang menghendaki semua warga bisa mendapat pelayanan kesehatan. Termasuk fakir miskin,  itu tanggungjawab negara. Karena itu, kalau memang ada warga miskin tidak punya BPJS, silakan ditanggulangi  dari ADD,” katanya.

Dikatakannya banyak warga yang mengaku miskin karena butuh pengobatan. Padahal, sebenarnya,  mampu karena tidak mau keluar uang, ngaku miskin seperti saat diberlakukannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) beberapa tahun lalu.

“Saya  masih ingat, saat masih ada raskin,  yang dapat banyak yang  bermobil, bermotor. Ini jelas menunjukkan data yang tidak benar, karena mungkin data yang diambil data ‘perkoncoan’. Karena itu, kalau memang pemerintah ingin menanggulangi BPJS kesehatan bagi warga miskin yang belum memiliki BPJS, maka harus jelas kriterianya,”ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan, warga yang benar benar miskin harus diberikan lebel pada rumah warga. “Kan kalau merasa  mampu , tidak mungkin mau dilabeli warga miskin, hanya gara-gara  iuran BPJS,” sebut Herlang seraya menyebutkan beberapa daerah yang telah menerapkan pelabelan warga miskin (IA)

 

News Feed