Sementara itu Ketua Harian ADB Boy Alexander, S. Hut menambahkan, kedaulatan pangan dari petani dan peternak menjadi rantai dasar kemajuan daerah. Pedagang pasar harus mendapat porsi yang lebih dan kesempatan yang besar karena mereka sebagai urat nadi berjalannya ekomoni kerakyatan di Kutai Timur.
“Para pencari kerja yang ada di Kutai Timur mampu dan siap untuk menjawab segala tantangan bekerja, mereka bisa diberi pelatihan pelatihan kerja dasar apalagi jika job desk pekerjaan PT. PBU tergolong low risk (beresiko rendah) seperti memasak, laundry dan cuci piring. Penerimaan pekerja tentu bisa melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur dan menerapkan scoring system sehingga tidak menimbulkan kecemburuaan sosial dimana keterwakilan keberagaman suku bangsa bisa dirasakan dalam PT. PBU maupun PT. UT,”tegasnya.
“Terakhir kami juga menyoroti kesempatan dan peluang bagi Pengusahaa lokal Sangatta, jika hanya buat masak dan cuci baju kami rasa tidak perlu perusahaan dari Jakarta. Kapan perusahaan lokal Sangatta bisa mendapat kesempataan, jangan hanya porsi porsi kecil yang diberikan kepengusaha lokal dan jika masih menggunakan perusahaan asal Jakarta apakah pajak pajak dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masuk ke Kutim ini juga menjadi sorotan kami,” tambahnya.
Ia mengatakan, kesimpulannya, sudah cukup lama PT. PBU di sini dan mari kita bersama sama mengangkat kedaulatan daerah, berdiri di atas kaki sendiri. Buat PT. Thiess dan PT. UT mari berkomunikasi yang baik, sangat di sayangkan jika perusahaan memiliki konsen CSR yang tinggi tetapi tidak berdaya mengontrol vendor Jakarta.
Lepaskan warga Dayak dari aduan hukum karena mereka hanya ingin mencari makan dan memiliki penghidupan yang layak. Kami tidak mau kasus ini menjadi barter buat kami berdiam menyampaikan kebenaran dan kontrol sosial di Masyarakat Kutim.
Ini menjadi gerakan yang besar, karena kami tidak sendiri kami bersama para petani, pedagang pasar dan seluruh pencari kerja.
Musuh kita bukan Suku dan Agama, Tetapi ketidak berpihakan System yang laten dan diskriminasi.
Sehingga berbuah ketimpangan sosial dan ekonomi. Hentikan dan Cukup atas praktek praktek korporasi yang tidak berpihak ke masyarakat lokal.
