“Oleh karena itu, harus untuk segera mengeksekusi itu, dan saya kira desember ini mungkin sudah masuk (RUU nya),” pungkas Basuki.
Usulan DPR menginisiasi RUU tentang Ibu Kota Negara Baru berasal dari usulan Anggota Komisi V asal Dapil Kalimantan Timur Irwan.
Menurut Irwan, pada tahun depan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai program pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Sehingga, sangat penting untuk kita mendorong lahirnya UU IKN dari Komisi V,” kata politisi Demokrat tersebut.
Lebih jauh Irwan melanjutkan, terkait Infrastruktur Sumber Daya Air, Konektivitas (Jalan dan Jembatan), permukiman dan Perumahan di Kaltim akan jadi prioritas.
“Kita perjuangkan dan kawal sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya. Dan infrastruktur 10 Kabupaten/Kota di Kaltim harus terkoneksi dan terintegrasi dengan pembangunan IKN,” demikian Irwan. (Arso)
