Kepala BKPP Kutim lebih jauh menambahkan, kalau penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya dikhususkan untuk TK2D, lalu bagaimana dengan penerimaan umum. Ini yang patut dipertanyakan? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan konflik. Hal ini pun, juga belum diputuskan oleh pihak BKN. Tetapi kita sudah tawarkan mengapa harus TK2D. Disamping mereka sudah punya gaji, ketika lulus tes tinggal menyesuaikan saja golongan masing-masing.
“Kalau mereka S1 maka otomatis, golongannya langsung golongan III. Kembali soal penghapusan, masih wacana. Siapa yang mengisi pekerjaan di kecamatan-kecamatan atau desa misalnya. Isu-isu politik lebih banyak muncul, padahal mereka tidak mengerti perihal administrasi. Lalu siapa yang bekerja, Kepala Kantor?,” paparnya. (Arso)
