BeritaNasional

Plat Luar Kaltara Tak Diperbolehkan Pakai BBM Subsidi

246
×

Plat Luar Kaltara Tak Diperbolehkan Pakai BBM Subsidi

Sebarkan artikel ini

Wartakutim.co.id, Bulungan – Agar tidak ada ketimpangan masalah tarif pajak kendaraan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan pengusulan persamaan tarif pajak. Hal itu disampaikan dalam rapat Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI).

Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan, usulan persamaan tarif pajak ini dilakukan agar tidak terjadi perang tarif antar daerah.

“Takutnya ada perang tarif, satu sisi ada yang rendah satu sisi tinggi. Untuk wilayah Kalimantan selain PKB (pajak kendaraan bermotor) yang lain sama kita ambil maksimal,” ucapnya dilansir Benuanta, Sabtu (12/8/2023).

Informasi yang diterimanya, untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki tarif yang lebih kecil, sehingga ditakutkan ada kecenderungan masyarakat membeli kendaraan di wilayah Kaltim dan digunakan di Kaltara.

Hal inilah yang akan diatur oleh Bapenda Kaltara, dimana akan melaksanakan penertiban plat kendaraan luar selain Kaltara.

“Plat luar KU itu kontribusi untuk merusak jalan kita sangat besar, kedua penggunaan bahan bakar seharusnya untuk kendaraan plat Kaltara ternyata digunakan plat luar. Inilah yang mau kita atur,” paparnya.

Terlebih ada atensi dari Gubernur Kaltara agar Bapenda membentuk terpadu bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara, Dinas Perhubungan baik Provinsi Kaltara maupun kabupaten kota, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Fungsinya untuk menertibkan kendaraan plat luar, sebagai shock terapinya tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Akan kita arahkan BBM non subsidi atau industri,” ucapnya.

Terlebih untuk plat kendaraan berwarna kuning, tidak diperbolehkan lagi untuk kepemilikan perorangan melainkan harus berbadan hukum. Serta trayeknya harus jelas, dirinya tidak menginginkan trayeknya di Kaltim namun beroperasi di Kaltara.

“Plat kuning rata-rata sekarang punya perorangan, sekarang wajib berbadan hukum kemudian harus punya trayek kalau izin trayeknya di Samarinda atau Berau tapi operasinya disini misalnya bongkar muat di pelabuhan,” pungkasnya. (*/Wal)