Wartakutim.co.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan lagi menerima tenaga honorer untuk ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah (PD).
“Bahkan tidak saja di Kutim, hampir di semua wilayah di Indonesia dibanjiri dengan tenaga honorer yang menganggur karena diberhentikan. Tetapi Alhamdulillah dengan konsep PPPK di Kutim, sedikit demi sedikit mereka masuk didalam tenaga kerja dengan konsep perjanjian kerja. Syukur-syukurnya yang belum masuk tidak diberhentikan,” tukas Bupati.
Diterangkannya, dapat dibayangkan kalau selama ini baik Bupati hingga Disnakertrans, terus didatangi serikat-serikat pekerja akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di perusahaan B. Seandainya yang mem-PHK itu Bupati atau Gubernur, bagaimana? Tentu tak dapat dibayangkan kemana mereka larinya.
“Jika hal itu terjadi di perusahaan, itu larinya pasti ke pemerintah. Alhamdulillah TK2D atau honorer hingga saat ini tidak ada kebijakan untuk memberhentikan mereka. Mudah-mudahan jangan, karena sampai saat ini masih diberi peluang ke PPPK. Dimana hingga saat ini Kutim dapat jatah 1.000 lebih, saya lupa totalnya. Yang itu untuk tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga teknis lainnya,” jelas Bupati Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (8/11/2023) lalu.
Ardiansyah Sulaiman telah memprogramkan 50.000 tenaga kerja dapat terserap di Kutim hingga dipenghujung masa pemerintahannya. Dimana ia amat bersyukur konsep tersebut, tidak hanya fokus pada tenaga kerja sektor formal. Dimana itu akan sangat bergantung pada peluang-peluang yang diberikan oleh pihak ketiga.
Namun dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari sektor informal, mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja di Kutim mendekati angka 50.000 pada masa kurang dari 5 tahun dirinya memimpin Kutim.
2023 ini data yang dimiliki Disnakertrans ada 42.000 lebih tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor pekerjaan baik formal dan informal di Kutim.
“Semisal ada UMKM berdiri satu, lantas ada tiga orang yang dipekerjakan disana. Lalu ada Cafe A, B, C, dan D. Masing-masing mempekerjakan 10 orang. Kemudian yang tadinya tanpa kepastian lantas menjadi PPPK. Jangan pula tidak dihitung. mereka hampir menjadi pengangguran. Nah yang tidak kalah penting, mulai kini BLK bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melatih anak-anak muda kita ,” pinta Bupati.
Dimana pada masa sekarang telah berlangsung, dimana dari berbagai kecamatan telah merespon. Yang awal-awal dimulai dari Rantau Pulung dan Kaliorang, termasuk penerimaan tenaga kerja untuk tenaga security atau satpam. Hal ini diyakini akan terus berkembang lagi kedepannya, sehingga daya serap tenaga kerja muda dapat terpenuhi.
“Coba dicek pula pada kurikulim yang ada di Disdikbud, karena ada program vokasi di SMA. Walau di SMK sudah jelas ada, namun saat ini di SMA juga telah ada. Jika SMK memiliki jurusan jelas mekanik, maka siswa memiliki ketrampilan plus sertifikat khususnya. SMA sekarang punya namanya double track,” tegas Ardiansyah Sulaiman.
Perlu pembaca ketahui, program vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.
Adapun SMA double track adalah SMA yang melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. (Adv-War)
