MAKASSAR – Selain masalah pemangkasan anggaran dan penundaan DAU, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah di hadapan Wakil Menteri Keuangan, Prof Mardiasmo.
Kritik SYL dilontarkan saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) di Four Point of Sheraton Hotel, Kamis (29/9/16).
Diantaranya, soal larangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tidak memperbolehkan penggunaan hotel dan aula milik swasta untuk kegiatan rapat.
“Minta maaf sebelumnya, tapi kalian di Jakarta cuma lihat efisiensi, bukan efektifitas. Kebijakan MenPAN-RB misalnya kita dilarang rapat di hotel. Akibatnya drop itu ekonomi kita. Berapa banyak vendor itu yang terimbas. Terus terang ini sangat mempengaruhi perekonomian kami,” tegas SYL seperti dilansir Rakyatku.com.
Ketua APPSI dua periode ini juga menekankan bahwa Sulsel memaksa untuk melakukan direct call di Makassar. Hal ini untuk efektivitas ekspor di Kawasan Indonesia Timur. Dan itu terbukti dapat meningkatkan volume ekspor di Sulsel maupun daerah di KTI.
“Tidak perlu lagi singgah-singgah di Semarang, Surabaya, atau Jakarta. Akibatnya sekarang arus kontainer kita meningkat pesat. Dulu 1 bulan hanya sampai ribuan, sekarang 1 minggu bisa 136.000 kontainer,” ujarnya.
Sumber :Rakyatku.com
