WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Keberadaan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, hingga jasa, adalah bentuk nyata terkait berkembangnya perekonomian suatu daerah.
Sehingga bagi anggota DPRD Kutim H. Mastur Djalal bahwa jika terjadi aksi-aksi buruh di DPRD adalah sebuah hal yang lumrah. Bahkan aspirasi mereka layak untuk didengar dan diperjuangkan, karena hal ini berkaitan dengan kesejahteraan kaum buruh.
“DPRD Kutim adalah rumah rakyat, silahkan saja datang untuk menyampaikan aspirasi dan lantas kemudian didiskusikan bersama, agar mencapai kemufakatan yang baik dan berimbang untuk semua pihak,” terangnya.
Lembaga Legislatif adalah tiang dari keberadaan demokrasi di Indonesia, yang juga menjadi ruang yang sama untuk masyarakat Kutai Timur. Dari golongan manapun dapat menyampaikan aspirasi terkait persoalan-persoalan yang harus dilakukan bersama pemecahannya. “Jika ada aspirasi masyarakat maka akan dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan ataupun stakeholder yang memiliki kaitan masalah dengan kaum buruh dan juga masyarakat,” ucap kader Partai Hanura ini.
Lebih jauh dirinya menerangkan jika DPRD Kutim itu terdiri dari berbagai komisi yang membidangi berbagai macam sektor kehidupan bermasyarakat. Semisal ada persoalan tentang pekerja atau buruh, maka ada Komisi D yang membidangi persolan itu. Koordinasinya juga dapat dilakukan lintas komisi, mengingat persoalan perkebunan kelapa sawit maka Komisi B yang membidangi perihal perkebunan di Kutai Timur.
“Kalaupun pada saat bersamaan Ketua Komisi berhalangan hadir untuk menemui konstituen atau masyarakat, maka proses penyampaian aspirasi tetap dapat dilanjutkan dengan adanya Wakil Ketua, Sekretaris, hingga Anggota Komisi itu sendiri,” tegasnya. (ADV DPRD Kutim)
