Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi, mengatakan pemkab Kutim bisa mempertahankan pencapain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Wilayah kaltim yang pernah diraih tahun 2017 lalu.
Dikatakannya, untuk kembali meraih WTP di tahun 2018, bukan hal yang mudah, ini harus ditunjang dengan kenerja yang baik dari pemkab Kutim. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan program pembangunan di Kutim ditingkatkan, sehingga Kutim bisa meraih WTP di tahun ini.
“Selama ini pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kutim sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. tidak ada penyimpangan,”katanya saat ditemui usai menghadiri acara sertijab kepala BPK wilayah Kalimantan Timur.
Pihaknya berharap, dengan pengantian kepala wilayah BPK Kaltim, supervisi yang dilakukan BPK bisa lebih ditingkatkan dalam melakukan pengawasan terhadap pemkab Kutim.”Kami berharap tahun ini (2018),”ungkapnya.
Lebih lanjut politisi partai Golkar ini menambahkan, meski Kutim telah mendapatkan Opini WTP, BPK harus memberikan catatan untuk diperbaiki pemkab Kutim yakni masalah pengalihan aset dari pemkab Kukar ke Pemkab Kutim.
“Masalah aset ini mejadi catatan pemkab Kutim setiap tahunnya. Saya berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan segera oleh pemkab Kutim agar tidak ada lagi temuan dari BPK,”pangkasnya (ADV/wal)
