WARTAKUTIM.CO.ID – Upaya untuk mengembalikan berbagai barang-barang sitaan dari kasus-kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum dan disita oleh negara melalui Kejaksaan Agung (Kejagung). Terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lewat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seperti halnya untuk kasus korupsi PT, KTE (Kutai Timur Energi) yang saat ini telah jatuh putusan dan memiliki ketetapan hukum pada 2010 lalu.
Diakui oleh Teddy Febrian Kepala Bagian Aset Daerah, BPKAD Kutim jika beberapa aset yang disita oleh Kejagung dalam kasus korupsi PT KTE. Baik yang berupa rumah dan ruko di Bandung, tanah yang jadi SPBU di Tarogong, Jakarta. Kini dalam upaya untuk dapat dikembalikan dan menjadi aset Pemkab Kutim.
“Kita sedang mengupayakan pendampingan hukum dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, agar ada dasar hukum saat mengajukan upaya pengembalian aset pada pihak Kejagung dapat dijalankan. Nilai aset-aset yang ada di Kejagung sebesar Rp 120 miliar,” terang pria bertubuh besar ini.
Sehingga jika kemudian upaya tersebut berhasil dilakukan, maka akan menjadi milik dan dapat dikelola oleh Pemkab Kutim secara mandiri. Dengan kata lain akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah, yang cukup lumayan saat defisit melanda keuangan seperti saat ini. “Bahkan untuk rumah di wilayah Bandung, bisa dijadikan asrama bagi mahasiswa atau pelajar asal Kutim yang sedang studi di Kota Kembang tersebut,” terangnya menambahkan.
Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah H. Irawansyah menyebutkan jika pendataan terkait aset-aset milik Pemkab Kutim baik yang didalam daerah dan luar daerah terus dilakukan oleh BPKAD. Adanya wacana memanfaatkan aset-aset Kutim sebagai asrama untuk mahasiswa, bisa saja dilaksanakan menurut lelaki yang pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan).
“Yang terpenting kekuatannya ialah memiliki dasar hukum, sehingga dengan ini Pemkab Kutim dapat memanfaatkan aset-aset tersebut. Termasuk misalnya untuk menjadikan salah-satu aset di Bandung sebagai asrama mahasiswa Kutim,” ucapnya. (Wars)