Sekertaries Dewan (Sekwan) Kutai Timur M Arief Yulianto, mengatakan anggota DPRD Kutim dari Partai Kedaulatan, Mastur Djalal dan Yulianus Palangiran sudah tidak menerima gaji sejak bulan November tahun 2013 lalu.
“jika berdasarkan SK Gubernur Kaltim tentang pemberhentian keduanya melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sudah terbit sejak Oktober 2013” Kata Arif saat di temui di kantor camat Sangatta Utara.
Dia menambahkan, Yulianus dan Mastur, sudah tidak aktif lagi mengikuti persidangan di DPRD Kutim sejak November 2013. Mereka berdua sudah diberhentikan melalui SK Gubernur Kaltim tersebut.
Lebih jauh dia mengatakan, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua dewan tersebut, belum dilaksanakan, karena ada gugatan hukum yang dilayangkan oleh Yulianus dan Mastur terkait dengan dokumen palsu untuk proses PAW
“Bila polisi menyatakan dokumen PAW asli, maka saudara Marjaki dan Suliansyah akan kami lantik. Namun bila palsu, maka akan terjadi kekosongan 2 kursi di DPRD Kutim. Kecuali Gubernur Kaltim mengangkat kembali Pak Mastur dan Pak Yulianus sebagai anggota DPRD Kutim setelah sempat diberhentikan,” katanya
Per tanggal 13 Februari lalu, batas Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur telah berakhir. Hal ini karena berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, PAW dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan anggota DPRD berakhir.
Namun lebih lanjut Alfian mengatakan, proses PAW untuk legislator dari Partai Kedaulatan, yaitu Mastur Djalal dan Yulianus Palangiran, masih memungkinkan untuk dilakukan.
“Hal ini karena SK Gubernur Kaltim sudah terbit Oktober 2013 lalu. Namun pelantikan ditunda karena adanya gugatan hukum” Kata Mantan Kadis Perindag ini. (Ikam)
