Wajo (Sul-Sel) – Sebanyak 1.442 guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Wajo belum tersertifikasi. Sejumlah factor menjadi kendala.
Diantaranya, ada yang belum sarjana, belum mencapai golongan IV, serta mereka baru terangkat pada tahun 2006 setelah keluarnya UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Hingga Juni tahun ini, baru terdapat 2.517 guru yang tersertifikasi.
“Tidak ada yang terkendala pada jam mengajar karena nanti keluar SK-nya kalau sudah cukup jam mengajarnya. Ini berlaku untuk jenjang SD dan SMP. Apalagi sudah menggunakan sistem dapodik (data pokok pendidikan, red),” tutur Ketua Panitia Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Mahdi, Selasa, (3/12)
Dia melanjutkan, sistem dapodik untuk jenjang SD dan SMP berbeda dengan SMA. Dimana, jenjang ini masih menggunakan sistem manual.
Mahdi mengatakan mereka yang terangkat per Januari 2006, tidak bisa tersertifikasi melalui pola Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Tetapi kalau pun ingin sertifikasi harus melalui pola mandiri melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pola PLPG ini dibiayai oleh pemerintah, sedangkan pola mandiri PPG dengan mendaftar di perguruan tinggi yang ada jurusannya, lalu dites. Jika sudah lulus harus ada izin dari pemerintah kabupaten setempat. Untuk guru kelas, pendidikannya ditempuh selama satu semester sedangkan guru mata pelajaran menempuh pendidikan selama dua semester.
“Perguruan tinggi yang memprogramkan pendidikan untuk sertifikasi guru pun harus mengantongi izin penyelenggaraan pendidikan sertifikasi guru,” jelasnya.
Rencananya, pola pendidikan sertifikasi melalui PLPG hanya sampai 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 semua sudah menggunakan pola mandiri jika ingin sertifikasi.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Agustan Ranreng mengatakan untuk persoalan sertifikasi, pemerintah memang tengah memberikan anggaran sertifikasi untuk peningkatan SDM dan kualitas guru agar bisa terkonsentrasi memberikan pendidikan ke anak-anak. Tapi,selama ini, kata dia, masih ditemukan di sejumlah sekolah-sekolah, justru guru honorer jauh lebih rajin dibanding PNS.
“Sehingga saat konsultasi beberapa waktu lalu kita minta agar sertifikasi ini betul-betul tepat sasaran. Jangan hanya menghabiskan anggaran saja, tapi harus juga ada kualitas,” saran Agustan.
