WARTAKUTIM.co.id, SANGATTA– Mewakili para pimpinan di Pemkab Kutim yang disaat bersamaan sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait beberapa program pembangunan, Asisten I Pemkesra Mugeni didampingi Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Rupiasnyah saat memimpin rapat kerja Coffee Morning, di Ruang Meranti menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kutim, Senin (16/10).
Antara lain melakukan pengehematan, namun harus menghindari adanya silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode). Secara tegas sesuai instruksi Bupati, Mugeni meminta seluruh OPD lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan anggaran program kerja. Kuncinya sama-sama bekerja sama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya yang menjadi perhatian yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Saya minta Bappeda berperan aktif dalam penggunaan anggaran (sehingga tidak silpa), di tengah situasi surut ataupun defisit. Begitu juga dengan OPD lain juga mempunyai tanggung jawab fokus mempunyai inovasi merapikan administrasi. Yaitu sampai dimana progresnya walaupun silpa-nya kosong,” tuturnya.
Mugeni juga menekankan penghematan dalam rencana belanja pendapatan daerah di 2018. Seluruh OPD harus memahami informasi dimaksud dan ditelaah dengan baik. Biasa pencapaian Rp 3,95 triliun namun menjadi Rp 2,6 triliun ini pun digabung bersama DAK (dana alokasi khusus). Hingga kini Pemkab Kutim ingin menyelesaikan program kerja yang tertunda. Untuk itu dirinya meminta seluruh PNS rajin masuk kerja demi peningkatan pelayanan. Apalagi jika Pemkab mengambil kebijakan insentif tak dipotong.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kutim Suroto menambahkan dua bulan lagi dipenghujung 2018, seluruh OPD diminta untuk segera merampungkan RAPBD 2018. Di Desember ada proses pencairan anggaran murni dan perubahan. Dalam hal ini DPRD Kutim menunggu persiapan laporan dari Pemkab Kutim. Sesuai jadwal, Selasa (17/10) akan digelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap RAPBD 2018.
“Jika tidak ada Bupati, Wakil Bupati dan Seskab dalam hal ini Pemkab Kutim bisa diwakili para Asisten untuk menghadiri rapat paripurna. Kita terus mengejar waktu untuk segera dirampungkan. Selanjutnya di Rabu (18/10) tim Bappeda juga bisa hadir bisa menyinkronkan keputusan langsung kepada fraksi-fraksi,” tutupnya. (hms13)
