WARTAKUTIM.co.id, JAKARTA– Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar mengatakan ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (24/10). Menurut Ismu, pada rapat kerja pengarahan Presiden RI dengan para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia di Istana Negara, orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta pemerintah didaerah melakukan penguatan lembaga di desa.
“Selanjutnya menyukseskan pelaksanaan dana desa (DD),” sebut Bupati.
Sehubungan hal tersebut, Bupati lantas menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Suwandi untuk melakukan pemantauan perkembangan dari penyaluran DD. Tidak hanya memantau, namun juga melaksanakan pelaporannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu Ismu yang hadir mengenakan kemeja batik nasional warna cokelat kemerahan juga meminta agar tugas dari Kepala DPMD tersebut didukung oleh peran aktif Camat dan aparatur dibawahnya. Sehingga pesan Presiden terkait program penyaluran DD di tiap-tiap desa dapat di impelentasikan dengan baik.
Selain menghadiri undangan dari Presiden di Istana Negara, Bupati juga menyempatkan waktu berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya guna membahas penyelesaian jaringan listrik bagi masyarakat di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang masih terkendala hingga saat ini. Berikut program pengembangan Bandara Sangkima eks PT Pertamina yang dihibahkan kepada Pemkab Kutim.
Untuk diketahui, dalam arahannya kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara waktu itu, Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi regulasi paket percepatan pertumbuhan ekonomi dan perizinan di daerah. Daerah diharapkan mampu membuat terobosan dan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi.
“Gubernur, bupati dan walikota tidak bisa lagi hanya bekerja rutin ke kantor. Tapi harus mampu mencari peluang industri dan manifaktur guna alih tekhnologi dan mengurangi pengangguran,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menekankan pentingnya daerah mencari dan menggali produk yang bisa diekspor keluar negeri. Dia mengharapkan, pemerintah daerah mampu membangun sistem pelayanan yang baik bagi pengusaha. Selanjutnya kepala daerah diminta membentuk satgas guna memonitor dan mengevaluasi perizinan terutama izin investasi. Untuk mengantisipasi tindak korupsi, melalui penerapan E-Planning, E-Budgeting dan E Procurement.
Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.
Selain itu seluruh kepala daerah juga diminta untuk meningkatkan daya beli. Caranya adalah dengan memperbanyak proyek dan program padat karya. Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, maka pemerintah daerah wajib memprioritaskan anggaran untuk memperbanyak proyek yang bisa menyerap sejumlah besar tenaga kerja.
“Caranya, kabupaten lakukan perbaikan irigasi secara padat karya, jalan-jalan di kampung perbaiki padat karya gak usah pakai hot mix, karena yang kita inginkan adalah cash for work. Nanti tingkat konsumsi bapak dan ibu di daerah akan kelihatan naiknya kalau ini dilakukan,” ujarnya.
Kepala daerah mampu memahami politik anggaran. Dia mengatakan, pola yang digunakan sebagian besar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau walikota, adalah membagi rata seluruh anggaran terhadap jumlah dinas yang ada. Hal ini, tuturnya, tidak akan membantu percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Presiden juga meminta agar kepala daerah memahami dan memerhatikan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kepala Negara menyebutkan beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, seperti Banggai, Blora, Bojonegoro, Morowali dan Mimika. Tak ketinggalan, kabupaten dan kota yang mengalami pertumbuhan minus. Jokowi meminta agar kepala daerah Paser, Bengkalis, Kutai Kartanegara, Berau dan Bontang berhati-hati dan menggenjot kembali laju pertumbuhan ekonomi. (hms3)
