“Kalau kebijakan dalam memberikan perlindungan pada WNI di Kutim, saya rasa tidak kurang-kurangnya diberikan. Kalau semisal ada kebijakan kita kurang baik, dalam perlakukan kepada tenaga kerja. Tentu pasti hampir semua tenaga kerja pasti akan berhenti bekerja dari perusahaan-perusahaan di Kutim. Persoalan 300 orang warga IKB-NTT, dari 30 ribuan warganya yang tersebar di seluruh wilayah Kutim,” papar Bupati dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat tersebut.
Sehingga dalam setiap pertemuan dengan warga IKBF-NTT di daerah ini, Ismunandar selalu menegaskan bahwa mereka adalah warga Kutai Timur. Sehingga persoalan antara perusahaan dengan karyawan tersebut tidak boleh menjadi persoalan yang dibesar-besarkan, akan diatasi dengan baik dan benar. “Tentu ada perusahaan yang bagus dan yang tidak bagus, sehingga tidak boleh dikatakan Pemkab Kutim tidak bagus. Karena kalau kebijakan terkait ketenagakerjaan kami tidak bagus, jelas semua pada lari dari Kutim. (Arso)
