Baik Kades dan aparatur desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi, diharapkan oleh pemerintah agar mampu mengidentifikasi perihal-perihal baik untuk pembangunan di desanya masing-masing. Sehingga menghasilkan inovasi pembangunan yang tidak meninggalkan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Pembangunan tentu juga memerlukan pengawasan, monitoring, evaluasi, hingga pemeriksaan. Hal ini tentu harus siap dan tak boleh diabaikan oleh Kades serta aparatur desa. Agar meminimalisir kesalahan-kesalahan prosedur pembangunan di desa. Maka kegiatan ini jadi bekal bagi desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, sehingga DD dapat diarahkan ke wilayah pertanian hingga kesehatan desa,” tambah Sraf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tersebut.
Sementara itu Kepala DPMDes Kutim Yuriansyah menyebutkan, Kementerian Desa PDTT menerbitkan Permendesa PDTT No 7 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang amat penting untuk dapat dipahami oleh pemerintahan desa di Kutim. Dikarenakan desa adalah subjek yang akan mengaplikasikan peraturan tersebut dilapangan.
“Sehingga untuk memastikan implementasi terkait penggunaan dana desa, berjalan sesuai dengan aturan. Maka dibutuhkan sosialisasi seperti yang DPMDes Kutim laksanakan hari ini. Erat kaitannya dengan penggunaan DD tahun anggaran 2024, agar dapat tersampaikan secara maksimal,” tukas Yuriansyah.
Pengetahuan dan pemahaman akan implementasi Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 oleh aparatur desa di Kutim, juga melibatkan pihak-pihak terkait yang membahas detail penerapan penyerapan DD agar sesuai aturan yang berlaku.
DPMDes juga mengundang Kepala Dinas Kesehatan dr Bahrani Hasanal, lalu pihak Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura,dan Peternakan, serta dari internal mereka sendiri. Untuk memperjelas perihal-perihal yang berkenaan dengan acuan pihak desa mengatur rencana penggunaan DD. (Adv-War)
