SANGATTA – Pemkab Kutai Timur bersama PT PLN Unit Induk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (P3) Bontang melakukan penandatanganan kerjasama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pembayaran Rekening Listrik di ruang kerja Bupati, Selasa (26/11/2019).
Penandatangan kerjasama ini sebagai payung hukum pelaksanaan pungutan dan penyetoran pajak PJU guna peningkatan mutu layanan, pemeliharaan dan jangkauan jaringan listrik bisa sampai ke pelosok desa di seluruh Kutim.
“Targetnya hingga tahun 2021 seluruh desa sudah teraliri listrik, selain itu bisa meningkatan pendapatan daerah dari sektor kelistrikan,” ujar Ismunandar usai penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut.
Ismu menambahkan, kerjasama sama ini sebagai upaya yang berkesinambungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga termasuk listrik dan air bersih.
“Memang diakui masih ada hambatan dan tantangan kedepannya, seperti luasnya wilayah Kutim ini dalam kaitannya dengan pemasangan jaringan,” ujarnya.
Pemkab akan mencoba kerjasama dengan beberapa stakeholder di beberapa kecamatan yang ada di pedalaman untuk menyediakan listrik komunal dari energi terbarukan misalnya “biodiesel” dan “hidroenergy” di spot-spot tertentu agar kebutuhan listrik bagi warga sekitar perusahaan bisa teraliri listrik.
Sementara itu, Manager UP2K Kaltimtara Rahmatan didampingi Manager UP3 Bontang, Alimuddin menjelaskan bahwa sesuai dengan Roadmap PT PLN pusat hingga 2023 seluruh wilayah di Kutim sudah teraliri listrik dan pada 2019 ini, PT PLN menargetakan 13 desa baru yang terlayani listrik, yakni Desa Bumi Etam, Bumi Jaya, Bumi Rapak di Kecamatan Kaubun, Desa Maloy di Sangkulirang.
Di Bengalon Desa Tepian Baru dan Tepian Indah,kemudian di Kaliorang ada Desa Selangkau, Desa Juk Ayak dan Muara Pantun di Kecamatan di Telen, berikutnya di Kecamatan Long Mesangat di Desa Segoi Makmur, Sika Makmur dan desa Mukti Utama, dan Desa Long Les di Busang. Pada 2020 ada 8 desa, 2021 rencana 14 desa, kemudian pada 2022 ada 25 desa serta di 2023 rencana 10 desa teraliri listrik.
“Namun waktu ada pertemuan dengan Dirjen Listrik di Jakarta beberapa waktu lalu, ada permintaan pemerintah untuk mengajukan di 2020 lebih awal dari roadmap PT PLN 2023, mudah-mudahan rencana ini biasa direalisasikan lebih cepat,” harap Rahmatan.(hms4)
